Beranda Lombok Timur PMD Belum Fokus Urus Pemekaran Dusun

PMD Belum Fokus Urus Pemekaran Dusun

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA HM Juaini Taofik

LOTIM – Salah satu janji politik Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), adalah membuka keran pemekaran desa dan dusun. Sejauh ini, riak pemekaran dusun sudah mulai menguak di tingkat bawah. Setidaknya, ada lima proposal pemekaran dusun sudah diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lotim. Kendati demikian, PMD belum mau turun. Karena fokus dengan kesibukannya pada akhir tahun, bagaimana menyelesaikan soal keuangan desa bisa segera terpenuhi.

“Sudah ada lima proposal, tapi kami belum turun ke lapangan. Kita masih konsen supaya hak-hak keuangan desa terpenuhi,” tegas Kepala DPMD Lotim, HM Juaini Taofik, kepada Radar Mandalika di kantor DPRD Lotim, kemarin.
Ia menjelaskan, pemekaran dusun menjadi ranah desa. Dusun terbentuk, karena Peraturan Desa (Perdes) dan Struktur Organisasi Tata Kelola (STOK) pemerintahan desa. Salah satu syarat Perdes tentang dusun itu, proposal pemekaran dusun, harus melalui persetujuan Bupati. Jika Bupati menyatakan layak mekar, maka Bupati mengeluarkan SK tentang persetujuan pemekaran dusun.
“Ada empat Perdes dievaluasi Bupati. Salah satunya, tata ruang desa. Kalau usulan dusun itu dinyatakan layak, baru dibuatkan Perdes,” tegasnya.
Regulasi yang menjadi acuan pemekaran dusun ini, bukan Peraturan Menteri Dalam Negari (Permendagri) atau Peraturan Daerah (Perda). Melainkan mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) tentang tata cara pemekaran dusun.
“Jadi ini ranah desa bukan ranah kabupaten,” tutup Juaini. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here