Beranda Lombok Timur Janji Tuntaskan Tunggakan Kasus Korupsi

Janji Tuntaskan Tunggakan Kasus Korupsi

BERBAGI
DOK / RADAR MANDALIKA KORUPSI : Salah satu proyek wisata Pusuk Sembalun bersumber dari anggaran Tugas Perbantuan (TP), yang menyeret mantan Kadis Pariwisata dan kontraktor sebagai tersangka kasus korupsi.

LOTIM – Sejumlah kasus korupsi di wilayah hukum Polres Lombok Timur (Lotim), masih dalam proses penyidikan. Salah satu kasus yang cukup lama diproses dan sempat mengalami kendala karena saksi utama meninggal dunia, adalah kasus korupsi proyek wisata Pusuk Sembalun. Termasuk beberapa kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), seperti kasus menjerat Kepala Desa (Kades) Jero Gunung. Terhadap kasus korupsi yang belum selesai, Kapolres Lotim AKBP Ida Bagus Made Winarta SIK berjanji akan menuntaskannya. “Kasus korupsi yang belum selesai dan menjadi hutang, tetap akan kita selesaikan,” tegasnya, kemarin.
Kendala penanganan kasus korupsi lanjut Winarta, jelas berbeda-beda. Apa kendalanya, baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, harus dilihat per kasus. “Dalam hal pembukitan kasus korupsi, Polisi tidak bisa sendiri. Tapi harus melibatkan pihak-pihak terkait lainnya seperti inspektorat, BPKP dan sebagainya,” tegas Winarta.
Penanganan kasus korupsi saat ini tidak sama seperti sebelum-sebelumnya. Polisi baru turun tangan menyelesaikan kasus tersebut, jika tidak bisa diselesaikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP). Di dalamnya ada unsur inspektorat, BPKP dan lainnya, sesuai tenggat waktu yang ada. “Penanganan korupsi itu butuh waktu, karena harus bekerjasama APIP, dan BPKP untuk menghitung nilai kerugian. Sangat jauh beda dengan penanganan tindak pidana umum,” tegasnya lagi.
Menyikapi banyaknya pengaduan masyarakat tentang dugaan korupsi ADD dan DD, terkadang dari laporan masyarakat itu setelah dilakukan penyelidikan, tidak sesuai dengan fakta lapangan. Namun apapun bentuk laporan masyarakat, tetap Polisi akan meresponnya. Kemudian menindaklanjutinya selama alat bukti dinyatakan cukup. “Kami kepolisian, sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), kaitan dengan pengawasan penggunaan ADD dan DD,” tutup mantan Kapolres Bima ini. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here