Beranda Headline FKKD Desak Aspirasi Kades Diakomodir

FKKD Desak Aspirasi Kades Diakomodir

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I/RADAR MANDALIKA SAMPAIKAN ASPIRASI: Para Kades tergabung dalam FKKD Lotim, saat meminta aspirasinya diakomodir dalam Revisi Perda Nomor 3 tahun 2016, kemarin.

Merasa Hak dan Wewenangnya Dipasung

LOTIM – Puluhan Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur (Lotim), ramai-ramai mendatangi Komisi I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Menghindari konflik meluas di tingkat bawah, para kades mendesak agar dalam revisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) nomor 3 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengakomodir aspirasi Kades.
Sebab dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, jelas mengatur hak dan kewenangan Kades mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
Ketua FKKD Lotim, Heri Fathullah menjelaskan, semua Kades sangat setuju Perda nomor 3 tahun 2016 direvisi. Namun aturan yang dikeluarkan pemerintah, terjadi penyumbatan yang bisa memantik konflik di tingkat bawah. Aspirasi para kades sudah jelas, soal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kata “dapat” sesuai dengan Permendagri 67 tahun 2017 harus dikembalikan dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 6 tahun 2018.
Pasalnya, dalam Perbup nomor 6 tahun 2018 tiba-tiba kata “dapat” hilang. Dilain pihak, surat edaran Bupati dikeluarkan nomor 141/408/PMD/2017 pada poin tiga menyatakan, perangkat desa yang berakhir masa jabatannya, dilakukan pemberhentian dan dapat ditunjuk lagi sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
“Asal kata “dapat” itu dikembalikan, maka selesai masalahnya,” tegas Heri.
Lanjut Heri, memang dalam Permendagri nomor 83 tahun 2017, pada ayat satu menyebutkan bahwa perangkat desa melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya sesuai SK. Sementara pada Permendagri nomor 67 tahun 2017 juga, ditambah lagi ayat dua. Bahwa perangkat desa yang usianya kurang dari 60 tahun, dapat diangkat kembali.
“Sangat ironi, Perbup nomor 6 tahun 2018 kata “dapat” hilang. Sedangkan Permendagri nomor 67 tahun 2017, disana ada kata “dapat”. Lantas, dimana letak hak asal usul Kades,” tegasnya.
“Ini bukan masalah sepele, tapi masalah besar yang bisa memancing konflik,” sambungnya.
Pada kesempatan itu, pihaknya mengaku akan sabar menunggu revisi Perda 3 Tahun 2016 itu. Ia tak ingin, ada aturan di bawahnya mengatur lain dengan aturan di atasnya. “Saya rasa, pemerintah daerah juga sebelum mengeluarkan aturan, kaji dan dalami dulu. Jangan sampai bertentangan seperti ini,” tandasnya.
Ketua Komisi I DPRD Lotim, HM Zuhri justru menyayangkan pemerintah menerbitkan Perbup tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sebelum dilakukan revisi Perda. Berulang kali Zuhri menyampaikan pada pemerintah, mestinya terlebih dahulu merevisi Perda. Sehingga jelas, turunannya sesuai ketentuan UU dan Permendagri. Namun di bawah, justru yang berkembang lebih dulu adalah Perbup. Sehingga menimbulkan persoalan seperti sekarang ini.
“Kami kerap mengajak dan sarankan eksekutif revisi Perda dulu, baru Perbup. Sehingga, semua aspirasi bisa terakomodir, terutama soal masalah perangkat yang berkembang sekarang ini,” ungkapnya.
Ketua DPRD Lotim, Raden Rahadian Soedjono menambahkan, setelah mengamati produk hukum mulai dari UU, Peremendagri hingga Perbup. Memang terdapat polemik di Pasal 12, antara kata “dapat” dan tidak ada kata dapat. Aturan d ibawahnya, jelas tak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Sehingga dewan sebagai lembaga aspiratif merasa perlu membahas bersama revisi Raperda 3 tahun 2016 itu.
Namun melihat masalah yang berkembang sambung Raden, pertama harus dilakukan revisi Perda 3 tahun 2016, namun tentunya butuh waktu. Selain itu, perlu juga dikonsultasikan dengan pemerintah, terutama Bupati. “Sebenarnya, sesuatu yang tidak ada dalam aturan di atasnya, boleh diatur dalam Perda. Satu contoh, ada muatan lokal bisa dimasukkan, dimana harus melibatkan pemangku kepentingan dalam hal ini Kades. Sehingga, aturan di atas bisa dijalankan,” ujarnya seraya mengatakan, apa pun nanti keputusan bersama, dapat pula dijalani bersama-sama.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lotim, HM Juaini Taofik menjelaskan, situasi daerah memang berbeda-beda. Lotim di tahun 2017 menghadapi Pilkades serentak dan 2018 Pilkada serentak. Sedangkan Permendagri nomor 67 tahun 2017, lahir di akhir tahun.
Sementara dalam administrasi negara, yang terpenting adalah ada tempat bertambat, seperti Perbup yang juga bersifat mengikat. Dalam azas pemerintahan yang baik, munculnya administrasi negara yang baru, tak boleh merugikan personel, atau mereduksi hak yang sudah diatur sebelumnya atau diposisi aparatur. “Sebenarnya, kasus Permendagri 67 tahun 2017 ini, menghilangkan kata “dapat”, sesungguhnya untuk mengamankan masa jabatan perangkat. Karena adanya transisi regulasi terhadap personel perangkat desa yang baru,” jawabnya.
Idealnya ucap Juaini, laksanakan saja Permendagri secara utuh. Maka akan membuktikan kewenangan Kades secara utuh pula, untuk mengevaluasi perangkat desanya. Artinya, bukan berarti perangkat desa yang dikukuhkan itu tidak bisa dievaluasi. Manakala perangkat tersebut tidak loyal atau malas bekerja, meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat umum.
Ia mengungkapkan, pertemuan sekarang ini merupakan puncak pertemuan sebelum-sebelumnya. Pertemuan itu dianggapnya positif, untuk menyempurnakan materi revisi Perda 3 tahun 2016 nanti. Adanya ide muatan lokal harus diadopsi, misalkan kaitan dengan disiplin perangkat desa, pengawasan kades dan pengawasan pemeritnahan desa, sangat bagus. Sehingga, pemerintahan desa tidak berjalan gamang.
“Pertengahan bulan ini, beberapa perwakilan forum kades, dewan, asisten dan PMD, akan berkonsultasi ke Mendagri untuk mencari solusi agar masalah ini cepat klir,” pungkasnya. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here