Beranda Lombok Timur Tekan Pernikahan Dini, Reward Siap Menanti

Tekan Pernikahan Dini, Reward Siap Menanti

BERBAGI
MUHAMAD RIFA'I / RADAR MANDALIKA STOP: Bupati Lotim HM Sukiman Azmy, saat bersama semua elemen menyuarakan stop pernikahan usia anak, di gedung Gelanggang Pemuda dan Mahasiswa, kemarin.

LOTIM – Bupati Lombok Timur (Lotim) HM Sukiman Azmy, berjanji akan memberikan reward pada desa atau kelurahan yang bisa menekan angka kekerasan pada perempuan dan pernikahan dini. Seperti apa bentuk rewardnya, Bupati minta Badan Pelayanan Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Lotim, untuk mengajukannya.
Selama tahun 2018 ini, BP3AKB juga diminta melakukan perangkingan. Mana desa dan kelurahan dengan angka pernikahan dininya paling rendah. “Khusus desa Pijot dan Montong Gading, harus menjadi contoh karena memiliki Perdes dan awik-awik. Dua desa ini, akan kita berikan reward nanti,” tegas HM Sukiman Azmy, saat memberikan arahan dalam kegiatan 16 hari anti Hari Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (HKTP) di Selong, kemarin.
Menurutnya, masalah pernikahan dini sebetulnya sudah diketahui, karena muaranya di tingkat dusun dan desa. Jika saja Kepala Dusun (Kadus) dan Kades benar-benar melarang pernikahan dini, atau dengan membuat Peraturan Desa (Perdes) dan awik-awik, maka yakin saja tidak akan ada yang berani menikah di usia anak.
Pembuatan awik-awik atau Perdes itu lanjut Sukiman, harus dilakukan dengan masif. Tidak bisa di dua desa itu saja. Apalagi, Lotim cukup luas dengan jumlah penduduk cukup tinggi. Memang, tidak lain salah satu faktor penyebab pernikahan di usia anak adalah, faktor pendidikan rendah dan kesejahteraan yang sangat kurang serta berimbas pada kesehatan anak.
“Data saya dapat, dari seribu angka perkawinan di Lombok Timur, 750 diantaranya pernikahan dini. Berarti 38 persen lebih menikah sesuai yang diharapkan,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, pihaknya berharap kerjasama semua pihak terkait. Bagaimana menekan angka kekerasan pada perempuan dan menikah di usia dini. Tanpa kerjasama baik, tentu akan sulit mengentaskannya. “Saya harap, diskusi soal kekerasan perempuan dan menikah di usia dini nanti, tidak sekadar diskusi. Tapi sebagai pemerintah, butuh pokok-pokok pikiran, menjadi dasar mengambil kebijakan,” pungkasnya. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here