Beranda Praya Metro OPD Diberikan Pencerahan Hukum Oleh Jaksa

OPD Diberikan Pencerahan Hukum Oleh Jaksa

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA SOSIALISASI: Pihak Kejari Loteng saat memberikan sosialisasi penguatan jaringan masyarakat anti KKN di Aula Kejari, kemarin.

PRAYA – Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) memberikan pencerahan hukum kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan itu dikemas dalam sosialisasi Penguatan Jaringan Anti KKN bagi para pimpinan OPD, di aula Kejari, kemarin.
Kegiatan ini juga bagian dari jelang Peringatan Hari Anti Korupsi yang jatuh tanggal 9 Desember. Adapun OPD yang diundang, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, PUPR, Disperindag, Kemenag dan Dinas Pendidikan (Disdik).
Kepala Kejari Loteng, Ely Rahmwati menyampaikan, sosialisasi ini dilaksanakan sebagai kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum oleh Kejari. Dimana dalam sosialisasi itu, menyajikan materi tentangUU pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999. Selain itu, diberikan pencerahan hukum dan pencerahan tentang barang dan jasa.
“ Kegiatan ini dalam rangka evaluasi terhadap pendampingan oleh TP4D selama ini,” kata Kajari.
Selain itu, pihaknya memberikan imbuan ke para pimpinan OPD agar tidak mudah untuk menerima hadiah dan pemberian dari pihak lain, serta jangan mudah percaya dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kami ingin SKPM bebas dari kasus korupsi,” harapnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Loteng, Feby Rudy yang juga Ketua TP4D menyampaikan, penguatan jaringan ini untuk memberikan kesadaran hukum kepada OPD. Tujuan untuk pembentukan karakter anti korupsi, anti kekerasan, anti narkoba dan lain-lain.
“Kegiatan sosialisasi hukum akan terus dilakukan agar dapat terbentuk pelayan publik dan pejabat negara yang bebas KKN,” tegas dia.
Feby juga mengingatkan, agar kepala OPD selalu melakukan pengawasan internal secara rutin. Sehingga dapat terhindar dari adanya pelanggaran hukum pada instantsinya. “Tapi untuk SKPM yang sudah mejalin MoU dengan TP4D. Kami akan terus memberikan pendampingan hukum,” jelas dia. (jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here