Beranda Headline Gubernur Akan Sikapi Tambang Emas di Loteng

Gubernur Akan Sikapi Tambang Emas di Loteng

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Zulkieflimansyah

MATARAM – Gubernur NTB, Zulkieflimansyah buka suara soal kekecewaan yang diungkapkan pihak PT.ITDC selaku pengembang KEK Mandalika, Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Dari masalah keberadaan tambang emas Prabu diduga illegal itu, gubernur berjanji akan segera menyikapinya.

Kepada wartawan saat gubernur dikonfirmasi via ponsel tak bicara mendalam soal ini. Pasalnya, dia bersama rombongan masih berada di Polandia. Tapi dalam jawabannya Zul mengaku secepatnya akan melakukan pembenahan, apalagi itu merupakan urusan pembangunan pariwisata NTB kedepan.
“Segera akan kami lakukan pembenahan,” tegas singkat gubernur saat dikonfirmasi, kemarin dari Mataram.
Untuk menyelesaikan masalah yang sudah lama itu, pemerintah akan melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengatasinya. Mengingat keberadaan tambang emas di Lombok Tengah, sehingga Pemprov melihat penting peran daerah meski kehutanan sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah akan duduk bersama membahas langkah yang akan diambil,” katanya.
Pemprov pun mengaku, bahwa untuk menyelesaikan maslah itu tentu niat utama bagaimana menjaga stabilitas dari semua aspek. Sebab, pembangunan pariwisata jangan sampai terganggu karena disebabkan tidak saling dukungan pemerintah dengan masyarakat setempat.
“Intinya, bagaimana menjaga stabilitas dari semua aspek,” tegas dia.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Madani Mukarram tidak berani memberikan tanggapan. Menurut dia, untuk bisa menjawab persoalan itu ialah pihak Balai KSDA NTB, dimana pihaknya merupakan bawahan langsung Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya soal tambang emas Prabu.
“Prabu itu kawasan konservasi. Kawasan kewenangan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” jawab singkat Madani.

Sementara, Kapolres Lombok Tengah AKB Budi Santosa mengatakan, sebenarnya terkait tambang –tambang illegal dinilai memiliki dampak konflik sosial cukup tinggi, pihaknya juga sudah mendapatkan arahan dari pimpinan agar mengedepankan sosialisasi pencegahan di masyarakat dengan berkolaborasi dengan dinas terkait.
“Maksudnya, kami bersama dinas terkait harus jauh hari turun ke tengah masyarakat untuk menjelaskan dampak tambang. Tapi jika memang tambang dinilai sangat meresahkan masyarakat dan sudah merusak lingkungan baru bisa dilakukan penindakan hokum,” katanya kepada wartawan.
Kapolres menyatakan, pertimbangan mengedepan sosialisasi tersebut adalah terkait kamtibmas. Sebab, bila paksanakan untuk penindakan hukum tetapi akan lebih banyak dampak kriminalitasnya, tentu akan merepotkanya aparat juga. Untuk itu, sangat penting dari Pemkab, aparat dan masyarakat maupun Pemdes untuk duduk bersama.
“Karena hampir penutupan tambang di seluruh Indonesia, pasti dilakukan perlawan oleh masyarakat,” katanya.
Disiinggung mengenai rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN yang ikut membantu Pemkab Loteng menyusun rancangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) lingkar KEK Mandalika. Untuk persoalan itu, kata kapolres pihaknya akan mempelajarinya terlabih dahulu karena pihaknya belum paham betul tentang wilayah tambang tersbeut.
“Cobak nanti kami akan koordinasi lagi mengenai persoalan ini dengan pemerintah,” janji dia.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Loteng, M Samsul Qomar mengatakan, dengan adanya tambang-tambang rakyat yang sudah berjalan puluhan tahun, disebabkan karena pemerintah tidak mampu membuat lapangan kerja baru untuk masyarakat.
“Sebenarnya tidak ada pihak manapun yang boleh menyalahkan masyarakat,” katanya.
Qomar menegaskan, semestinya sesuai UU memang antara wisata dan penambangan sangat bertolak belakang. Namun kegiatan penambangan itu bukan saat ini dilakukan. Namun sudah lama dan Pemkab melakukan pembiaran.
“Kalau sekarang tiba-tiba ada pihak menyalahkan penambang, iya saya pikir mereka sedang bangun kesiangan, terus kalau tambang itu ditutup siapa yang menjamin pekerjaan bagi rakyat penambang,” tanya Qomar. (jay/cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here