Beranda Lombok Utara Tunggu Putusan Provinsi

Tunggu Putusan Provinsi

BERBAGI

KLU —Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2019 hingga kini belum ditetapkan. Kabarnya, Pemkab Lombok Utara belum menerima jawaban dari Pemprov terkait dengan usulan yang disampaikan.
Meskipun demikian, Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMP2TSP) Kabupaten Lombok Utara memastikan UMK Lombok Utara lebih tinggi dari UMP 2019. Hal ini mengacu pada PP 78 tahun 2018, yang artinya bahwa UMK harus lebih tinggi dari pada UMP.
“Jadi memang ketentuannya sudah diatur demikian. Tapi rincinya belum pasti,” ungkap Kepala Disnaker PMP2TSP Lombok Utara Vidi Eka Kusuma, kemarin..
Vidi memaparkan, untuk UMK 2019 ini, hasilnya sudah diusulkan satu bulan yang lalu ke Pemprov. Usulan tersebut berupa dua usulan yang sudah melalui hasil rapat Pemkab bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Serikat Buruh.
Dalam hasil rapat kesepakatan penetapan UMK tersebut diakuniya, Apindo dan Serikat Buruh memiliki pendapat yang berbeda terhadap UMK 2019 ini. Hal ini karena alasan kedua pihak mengalami kerugian yang sangat signifikan pascagempa.
“Apindo tetap mengacu pada UMK 2018 sebesar Rp 1,8 juta. Sedangkan Serikat Buruh tetap mengacu pada UMP 2019 sebesar Rp 2,1 juta,” ulasnya.
Hal ini pun mendorongnya harus menyerahkan kedua keputusan tersebut ke propinsi. Namun Vidi memastikan, untuk UMK 2019 ini dipastikan naik di atas UMP, sekitar Rp 200 ribuan. Hal ini dikarenakan untuk penetapan UMK 2019 mengacau kepada PP 78 tahun 2018 itu.
Menurutnya, jika dilihat kenaikannya, memang tidak terlalu signifikan. Hal ini mungkin bedanya cara pandangan masyarakat saja, melihat sebutan Rp 1 sampai Rp 2 juta itu beda jauh. Padahal sebenarnya kenaikannya sangat dekat sekali dari UMK 2018.
“Investor juga kita akan perhatkin, bagaimana kemampuan mereka,” tandasnya. (dhe)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here