Beranda Lombok Utara Serapan Anggaran OPD Hanya 55,8 Persen

Serapan Anggaran OPD Hanya 55,8 Persen

BERBAGI

KLU —Memasuki akhir tahun anggaran 2018, nampaknya belum memberikan capaian kinerja yang memuaskan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Secara keseluruhan, serapan anggaran daerah hanya mencapai 55,8 persen. Atas hasil ini, tim menitoring dan evaluasi (Monev) percepatan pembangunan Lombok Utara pun segera mengumpulkan OPD. Ini bertujuan melakukan rapat pembahasan serapan yang masih rendah tersebut.
“Nanti kita bahas di pertemuan itu, apa yang menjadi kendala masing-masing OPD,” kata Kabag Administrasi Pengendalian Pembangunan Setda Lombok Utara, Lalu Majemuk, kemarin.
Rapat monev diakuinya, menjadi agenda rutin dilaksanakan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Apalagi batas waktu laporan diberikan tenggat sampai 31 Desember. Pada 20 Desember harus tuntas masuk ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Kita tetap mengacu ke realisasi BPKAD yang rata-rata rendah itu,” sambungnya.
Ia melanjutkan, yang menjadi bahan evaluasi pada pokok serapan keuangan dan fisik. Untuk fisik dan pengadaan terdapat sekitar 80 paket berdasarkan data belum pasti pascagempa. Sedangkan sebelum gempa total semuanya ada 90 paket.
“Nanti dilihat berapa jumlah paket proyek yang ditunda, berlanjut, dan sudah dibayar,” jelasnya.
Jika melihat waktu yang masih tersisa dengan kondisi, paket proyek yang masih berjalan dan masuk ke tahap finishing infrastruktur berupa jalan dan irigasi. Sementara bangunan gedung tidak ada, kecuali beberapa bangunan pasar yang dilanjutkan karena masuk tahap pemulihan ekonomi pascagempa.
“Yang bangunan gedung tidak ada kecuali pasar lanjutan sudah masuk tahap finishing saja,” katanya.
Dari data tanggal 14 November sumber BPKAD, pada belanja SKPD terdiri dari Dikpora Rp 197 miliar lebih, baru terealisasi Rp 92 miliar lebih atau 46.70 persen. Masih tersisa Rp 105 miliar. Sedang Dinas Kesehatan sebesar Rp 69 miliar lebih, jumlah yang terealisasi Rp 44 miliar lebih atau 63.55 persen. Masih tersisa Rp 25 miliar lebih. Kemudian RSUD sebesar Rp 45 miliar lebih yang terealisasi Rp 29 miliar lebih atau 65.28 persen. Masih tersisa Rp 15 miliar. Dinas PUPR Rp 165 miliar lebih yang terealisasi Rp 88 miliar lebih atau 53.51 persen. Masih tersisa Rp 76 miliar lebih. Kesbangpol sebesar Rp 3,7 miliar lebih yang terealisasi Rp 2,1 miliar lebih atau 57.01 persen. Masih tersisa Rp 1,6 miliar lebih. Sat Pol PP dan Damkar sebesar Rp 10 miliar lebih yang baru terealisasi Rp 7,6 miliar atau 76.08 persen, masih tersisa Rp 2,4 miliar lebih.
BPBD sebesar Rp 6,9 miliar lebih yang terealisasi Rp 4,8 miliar lebih atau 68.87 persen, masih tersisa Rp 2 miliar lebih. Dinsos P3A sebesar Rp 11 miliar lebih yang terealisasi Rp 6 miliar lebih atau 52.98 persen, masih tersisa Rp 5,4 miliar. Disnaker PMPTSP sebesar Rp 7,8 miliar lebih yang terealisasi Rp 5,7 miliar lebih atau 73.28 persen, masih tersisa Rp 2 miliar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) sebesar Rp 33 miliar lebih yang terealisasi Rp 16 miliar lebih atau 49.24 persen, masih tersisa Rp 16 miliar lebih. Dinas LHPKP sebesar Rp 34 miliar lebih yang terealisasi Rp 13 miliar atau 39.08 persen, masih tersisa Rp 21 miliar lebih. Dinas Dukcapil sebesar Rp 9 miliar lebih yang terealisasi Rp 5,6 miliar lebih atau 58.16 persen, masih tersisa Rp 4 miliar lebih.
DP2KBPMD sebesar Rp 11 miliar lebih yang terealisasi Rp 6,5 miliar lebih atau 56.59 persen, masih tersisa Rp 5 miliar. Dishublutkan sebesar Rp 27 miliar lebih yang terealisasi Rp 15 miliar lebih atau 56.49 persen, masih tersisa Rp 11 miliar lebih.
Dinas Kominfo sebesar Rp 6,8 miliar lebih yang terealisasi Rp 4,1 miliar lebih atau 60.22 persen, masih tersisa Rp 2,7 miliar. Diskoperindag sebesar Rp 15 miliar lebih yang terealisasi Rp 7,7 miliar lebih atau 51.41 persen, masih tersisa Rp 7,3 miliar lebih.
Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan sebesar Rp 5,9 miliar lebih yang terealisasi Rp 3,1 miliar lebih atau 53.09 persen, masih tersisa Rp 2,8 miliar lebih. Disbudpar sebesar Rp 20 miliar lebih yang terealisasi Rp 12 miliar lebih atau 59.97 persen, masih tersisa Rp 8 miliar lebih.
Bappeda Rp 12 miliar lebih yang terealisasi Rp 8,3 miliar lebih atau 65.49 persen, masih tersisa Rp 4,4 miliar lebih. Bapenda sebesar Rp 17 miliar lebih yang terealisasi Rp 9,8 miliar lebih atau 55.19 persen, masih tersisa Rp 7,9 miliar lebih. BKD sebesar Rp miliar 7 miliar lebih yang baru terealisasi Rp 5 miliar lebih, masih tersisa Rp 2,8 miliar lebih. (dhe)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here