Beranda Headline Dana Kelurahan Tidak Dibagi Rata

Dana Kelurahan Tidak Dibagi Rata

BERBAGI
RIRIN/RADAR MANDALIKA DISKUSI: Anggota DPD RI, Farouk Muhammad saat hadir di Focus Grup Discussion (FGD) tentang dana kelurahan di Kantor Wali Kota Mataram, kemarin.

MATARAM —Tahun depan, 50 kelurahan di Kota Mataram akan menikmati dana kelurahan dari pemerintah pusat. Asisten I Setda Kota Mataram, L Martawang mengatakan, dikucurkannya dana kelurahan ini telah melalui perjuangan panjang dari para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Untuk di Kota Mataram, total dana kelurahan tahun 2019 sebesar Rp18 miliar lebih untuk 50 kelurahan. “Dana kelurahan ini tidak dibagi rata. Kalau dibagi rata, masing-masing mendapat Rp 370 juta. Ada variabel luas wilayah, jumlah penduduk dan lain-lainnya sebagai indicator,” jelas Martawang saat membuka Focus Grup Discussion (FGD) tentang dana kelurahan di Kantor Wali Kota Mataram, kemarin.
Dalam FGD yang juga dihadiri anggota DPD RI dapil NTB, H Farouk Muhammad beserta beserta camat, lurah se-Kota Mataram dan perwakilan lurah dari Lombok Tengah dan Lombok Timur di Mataram itu, Martawang menjelaskan, dikucurkannya dana kelurahan pada tahun 2019 akan menadi stimulus bagi pemerintah di kelurahan. Dengan melihat jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kota Mataram, butuh anggaran tidak sedikit untuk menstimulus gerakan pembangunan di Kota Mataram.
Anggota DPD RI, H Farouk Muhammad mengatakan, sesuai undang-undang tentang pemerintah daerah memang dialokasikan 5 persen bagi kelurahan dari pemerintah kota, Namun, angka 5 persen itu tidak konsisten diimplementasikan oleh pemerintah kota. “Saat reses, masih saya dapat keluhan soal sampah, dan pemberdayaan masyarakay di kelurahan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksana (Juklak) untuk pencairan dana kelurahan. Bahkan, untuk pengawasan penggunaan dana kelurahan maka bisa saja ada kerjasama dengan APH. “Agar tidak salah,” katanya belum lama ini.
Secara umum, lanjut Wali Kota, sudah ada angka dari dana kelurahan tersebut. “Tapi tetap tunggu juklak/juknis. Karena tidak semua kelurahan terima merata. Bisa variatif,” ujarnya.
Untuk pemanfaatan, harus juga mengacu ke Juklak/Juknis serta terdapat prosedur yang harus ditempuh. Perlu juga diberikan pembekalan dan pelatihan teknis kepada aparat di kelurahan yang lakukan pengelolaan keuangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Effendi Eko Saswito juga mengatakan, untuk penetapan besaran bantuan kepada masing-masing kelurahan masih dilakukan kajian dengan melakukan pembobotan melalui pendekatan luas wilayah dan jumlah penduduk agar pembagian bisa adil.

Setelah dibagi, dana bantuan kelurahan tersebut akan langsung masuk ke kas kelurahan tidak melalui kecamatan. Sementara untuk petunjuk tenis dan pelaksanaannya masih menunggu aturan dari pemerintah pusat. (rin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here