Beranda Headline BPK Minta Pemkab Loteng Ikut Awasi DD

BPK Minta Pemkab Loteng Ikut Awasi DD

BERBAGI
JAYADI/RADAR MANDALIKA KENANG-KENANGAN: Bupati Loteng, H Moh Suhaili FT saat memberikan pelakat ke anggota VI BPK-RI, H. Harry Azhar Azis di Pendopo, kemarin.

PRAYA -Anggota VI badan pemeriksa keuangan (BPK) RI, H. Harry Azhar Azis meminta kepada Pemkab Lombok Tengah untuk memberikan pengawasan ketat kepada Pemdes dalam mengelola dana desa (DD). Tujuannya agar anggaran tersebut dikelola dengan baik, tepat dan dipertanggungjawabkan demi kesejahteraan masyarakat.
Herry menyampaikan, sesuai perintah UU nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana desa diberikan wewenang penuh dalam mengelola keuangan desa secara otonom juga kegiatan keseluruhannya yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban.
Meski demikian, BPK menekankan seluruh pemerintah desa dapat mengelola keuangan secara mandiri untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Juga diharapkan bisa meningkatkan PADes melalui pengoptimalan dan menggali seluruh potensi yang dimiliki Desa. “Desa ini harus mampu melakukan terobosan untuk meningkatkan PADes-nya dengan menggali dan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di desa,” tegasnya di Pendopo Bupati Loteng, kemarin.
Selain itu, sebagai bentuk pengawasan pada anggaran desa ini, pihaknya dari BPK mulai tahun ini sudah turun melakukan audit pengelolaan dana desa (DD). Namun audit yang dilakukan tidak secara menyeluruh, tapi secara bertahap.
“Kita sudah mulai pemeriksaan khusus mengenai dana desa,” bebernya.
Herry mengaku, tidak semua desa di Loteng akan diaudit. BPK hanya akan melakukan audit sekitar 10 persen dari total desa yang ada. Sebab, BPK memiliki formula tersendiri dalam melakukan audit. Bukan hanya itu, pihaknya juga sekarang sedang membahas cara baru untuk pertangung jawaban DD tersebut kedepanya.
“Tidak seluruh, tapi kita punya standar sendiri yang kita sudah putuskan untuk tahun ini,” ungkapnya.
Disinggung mengenai banyak Kades yang bermasalah dalam mengelola uang desa?. Herry menjawab, pihaknya turun melakukan udit sebagai bentuk pengawasan. Dalam pemeriksaan itu, pihaknya tidak hanya memeriksa laporan pertanggungjawaban keuangan desa saja, melainkan juga kebijakan dan realisasi alokasi anggaran desa. Pemeriksaan akan dilakukan sangat teliti. Sehingga, bila ada desa yang bersamalah tentu akan sangat berbahaya bagi pembangunan Loteng sendiri.
“Kami juga mohon Bupati untuk perhatikan dana desa itu agar memang dikelola dengan baik,” pintanya.

Sementara itu, Bupati Loteng, H Moh Suhaili FT mengapresiasi kunjungan anggota VI BPK-RI H. Harry Azhar Azis untuk memberikan pengarahan dalam rangka persiapan LKPD dan pemeriksaan lainya tahun 2019 mendatang. “Jarang BPK mau turun. Makanya kami sangat bangga bisa diberikan pengarahan,” kata Suhaili.
Untuk persoalan desa sendiri, sesuai UU yang berlaku, penyelenggara Pemdes harus mampu memahami substansi regulasi dan memiliki kapasitas serta kapabilitas dalam penyelenggaraan Pemdes, serta terwujudnya tata pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. “Kami juga terus memberikan pengawasan ketat maupun imbuan agar dana desa bisa dikelola dengan baik oleh Pemdes,” tegas bupati. (jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here