Beranda Praya Metro BPK Berikan ‘PR’ untuk Bupati

BPK Berikan ‘PR’ untuk Bupati

BERBAGI
JAYADI/RADAR MANDALIKA TURUN GUNUNG: Anggota VI BPK RI, H Harry Azhar Azis, Bupati Loteng, H Moh Suhaili FT, Ketua DPRD, dan Sekda saat menerima kedatangan pihak BPK dalam kegiatan sosialisasi, kemarin.

PRAYA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan ‘pekerjaan rumah’ (PR) kepada Bupati Lombok Tengah, H Moh. Suhaili FT. PR itu mendorong bupati dan jajaran Pemkab agar mengentaskan angka kemiskinan di Gumi Tastura. Dorongan ini langsung disampaikan anggota VI BPK RI, H Harry Azhar Azis di pendopo bupati, kemarin.
Harry mengatakan, dalam pengarahan persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan pemeriksaan lainya ini, BPK mendorong agar Pemkab Loteng untuk menuntaskan kemiskinan. Sebab, angka kemiskinan di Loteng dinilai masih cukup tinggi.
Selain itu, tujuan datang semacam pengarahan umum Kabupaten yang sudah sering kali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebab, bagi BPK dengan mendapatkan WTP tidak cukup, jika tidak pada pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat juga. “Untuk Indikator kesejahtraan sendiri memang cukup bagus. Yakni untuk pengangguran memang sudah di atas rata- rata nasional jadi bagus karena Pemkab berhasil menurunkan angka pengangguran,” sabutnya.
Herry mengungkapkan, ada dua indikator yang akan menjadi PR bagi Pemkab Loteng. Di antaranya, kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terlebih IPM Loteng saat ini masih dinilai rendah yakni 64 persen, sementara rata- rata nasional target 70,8 persen. Sehingga Pemkab harus berupaya untuk mengejar jumlah rata-rata nasional tersebut.
“ Makanya saya berpesan ke bupati kalau bisa IPM dan kemiskinan ini dikejar betul dengan anggaran yang ada,” pintanya.
Dalam menangani persoalan itu, Pemkab sudah mempunyai anggaran hingga triliunan. Dimana anggaran bisa dialokasikan untuk bagaimana anggaranya bisa tepat sasaran untuk menentaskan kemiskinan maupun memberikan kesejahtraan bagi masyarakat Loteng.
“Jika ada yang dikelompokan orang miskin yang hampir miskin sangat miskin. Tetap saja harus perhatian,” pesannya.
Herry menegaskan, BPK beberapa tahun terakhir ini melakukan pemeriksaan tematik yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi secara lebih komprehensif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Pemerintah. Pemeriksaan tematik yang dilakukan antara lain, meliputi pemeriksaan kinerja bidang kesehatan terutama atas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan bidang pendidikan terutama atas program Indonesia Pintar untuk Wajib Belajar 12 Tahun.
Pada tahun 2019, yang merupakan akhir masa RPJMN 2015-2019, BPK menargetkan untuk dapat memberikan penilaian dan rekomendasi kepada Pemerintah atas pelaksanaaan JKN dan Wajib Belajar 12 Tahun.
“Beberapa aspek yang akan dinilai atas pelaksanaan JKN meliputi kebijakan dan pengaturan JKN, pelayanan kesehatan, pendanaan, dan kepesertaan JKN,” beber dia.
Sedangkan untuk Program Indonesia Pintar, BPK akan menilai aspek pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas, penyediaan dan distribusi guru yang professional, pendanaan pendidikan, serta kualitas pembelajaran dan kurikulum. (jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here