Beranda Headline Pemprov Salahkan Pemerintah Kabupaten

Pemprov Salahkan Pemerintah Kabupaten

BERBAGI
HUMAS PEMPROV FOR RADAR MANDALIKA Madani Mukarom

Terkait Maraknya Hutan Gundul

MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, angkat bicara soal maraknya hutan gundul di Pulau Sumbawa. Namun sayang, LHK justru menyalahkan penyebab huntan gundul kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa. LHK menyebutkan, lahan banyak gundul kala itu wewenang di kabupaten. Bukan saat menjadi wewenang Pemprov.
Kepala Dinas LHK NTB, Madani Mukaram menegaskan, di dalam kemitraan yang dibangun ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan kedua belah pihak. Masyarakat misalnya, apabila tidak mau menanam dan memelihara tanaman tahunan seperti prioritas buah buahan akan dikeluarkan dari lokasi dan akan diganti oleh warga lainnya yang komit dengan kesepakatan kemitraan itu. Demikian juga jika masyarakat membuka hutan lagi yang ditandai batas merah oleh kehutanan disamping dikeluarkan keanggotaannya, maka pemerintah akan bersikap tegas dalam urusan ini, masyarakat harus diproses secara hukum.
“Itu langkah tegas pemerintah melalui kemitraan. Perambahan itu sebagian besar dilakukan saat kehutanan masih jadi kewenangan kabupaten,” ungkap Madani Mukaram yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon, kemarin di Mataram.
Bentuk kemitraan lainnya juga kata dia, masyarakat diperbolehkan menanam tanaman musiman misalnya, padi, jagung dan lain. Namun harus ada syarat yang dipenuhi masyarakat yaitu, mereka harus memelihara tanaman tahuan itu. Tidak lantas membiarkan ketika selesai panen hutan dibiarkan gundul. “Ini kemitraan yang dibangun,” kalim dia.
Menurut Madani, PR besar pemerintah terkait hutan gundul tidak saja di Pulau Sumbawa, melainkan di Lombok bagian selatan menjadi atensi serius pemerintah. Di Lombok bagian selatan kata dia mulai dari Sekotong Lombok Barat sampai Lombok Tengah. Namun Madani tidak menjelaskan luas lahan gundul yang ada kawasan tersebut. Sejak menjadi wewenang provinsi kata dia, pemerintah terus mengupayakan pembenahan dari persolan hutan yang dundul itu.
“Jadi di Lombok juga jadi PR khususnya dari Sekotong sampai Loteng,” tutup dia. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here