Beranda Headline Pejabat Kemenag dan Penerbit Buku Sudah Diperiksa

Pejabat Kemenag dan Penerbit Buku Sudah Diperiksa

BERBAGI

MATARAM – Penyidik di Mapolda NTB sudah mulai tancas gas menggarap kasus dugaan korupsi dana BOS Madrasah, khususnya pembelian buku Kurikulum 13 (K13) senilai 20 persen. Dimana, buku ini kabarnya dibeli di salah satu persuhaan yang beralamat di Lombok Timur.
Dalam penanganan kasus ini pihak Polda masih irit bicara. Polda hanya mengabarkan belum lama ini, sejumlah pejabat yakni, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Madrasah telah dipanggil untuk dimintai keterangan, belum lama ini giliran Kepala Seksi (Kasi) yang didatangi Polda NTB dalam upaya melakukan penyelidikan lebih jauh.
Direskrimsus Polda NTB bidang Tindak Pindana Korupsi melalui Kepala Bidang Humas Polda NTB, AKBP Komang Suartana menyampaikan, status kasus dana BOS Madrasah itu masih dilakukan penyelidikan. Polda mengundang para pejabat termasuk pemesan buku K13. Namun Polda masih belum bisa bicara lebih dalam dalam kasus ini.
“Masih penyelidikan,” tegas Komang di Mataram, kemarin.
Polda juga menyampaikan, nantinya jika ada perkembangan lebih lanjut akan disampaikan ke publik. Polda memastikan, dana BOS ini masih terus dilakukan penyelidikan. “Nanti saya cek perkembangannya,” jawab singkatnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag NTB, H Nasaruddin mengaku tidak mengetahui adanya pemanggilan itu. Menurutnya, jika memang benar mereka diperika, dia berharap penggunaan dana BOS dan lainnya bisa lebih efektif efisien serta pihaknya juga mengingatkan agar selalau berhati hati. Terkait dengan pemaksaan pembelian buku K13 di salah satu penerbit itu dibantahnya tetap. Pihaknya tidak ada yang direrkomendasikan untuk membeli buku di salah satu perusahaan, walapun sebenarnya kata dia lebih dari lima penerbit di NTB yang meminta agar direkomendasikan.
“Tidak ada pemaksaan. Bisa ditanya langsung di kepala madrasah siapa yang memaksa mereka,” jawabnya.
Kemenag pun mengaku tidak bisa menghadapi penerbit semena mena, alias Kemenag menghadapi penerbit dan pengusaha secara arif serta mendorong mereka agar baiknya mereka datang ke madrasah-madrasah saja.
“Kami juga tidak boleh melarang mereka datang ke kantor,” katanya tegas. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here