Beranda Headline Negosiasi Lahan Rumah Nelayan Masih Buntu

Negosiasi Lahan Rumah Nelayan Masih Buntu

BERBAGI
DOK/RADAR MANDALIKA RUMAH NELAYAN: Inilah salah satu komplek perumahan nelayan yang telah dibangun Pemkot Mataram. Pemkot kembali berencana membangun rusunawa khusus untuk nelayan di Bintaro.

MATARAM —Proses pembebasan lahan untuk pembangunan rumah nelayan di Bintaro, Ampenan masih alot. Kemarin, dilakukan pertemuan antara tim pembebasan lahan Pemkot Mataram dengan para pemilik lahan di ruang Asisten I Setda Kota Mataram. Hasilnya, belum ada titik temu soal harga antara pemkot dan pemilik lahan.
Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H Nizar Deny Cahyadi mengatakan, pemilik lahan tetap bersikukuh dengan harga Rp 50 juta per are. Sedangkan pemkot hanya menyiapkan anggaran dengan harga pembebasan lahan Rp 20 juta per are. Secara total, pemkot menyiapkan anggaran hingga Rp 4 miliar untuk pembebasan lahan perumahan nelayan. “Belum ketemu angka penjualannya. Pemilik tanah ingin Rp 50 juta per are. Sementara anggaran kita hanya Rp 20 juta per are,” ujarnya.
Tim appraisal memang belum tuntas bekerja. Mengingat waktu yang mepet, sehingga diambillah langkah untuk bertemu dengan pemilik lahan. Namun ternyata, urusan pembebasan lahan untuk perumahan nelayan ini selalu mentok. Padahal telah dirintis sejak tahun 2012 silam. “Tadi belum ada kata sepakat, jadi diundur sampai Senin depan,” imbuhnya.
Di lahan seluas 2,1 hektare yang nantinya akan dibebaskan itu, rencananya dibangun perumahan nelayan dengan konsep rusunawa. Lahan itu dimiliki antara 19-20 orang yang masih satu keluarga. “Pembebasan lahan harusnya tahun ini. Tapi masih nggak ketemu angkanya, mentok terus,” ungkapnya.
Selain lahan untuk pembangunan perumahan nelayan, turut dibahas pembebasan lahan untuk perluasan makam di Bagik Kembar. Namun untuk urusan tanah makam, prosesnya lebih lancar. Sudah ada kesepakatan dengan pemilik lahan. “Sudah sepakat, tinggal melengkapi persyaratan dan dokumen administrasi. Kalau semua administrasi lengkap, Jumat ini bisa dibayar,” katanya.
Rencananya, lahan yang akan dibebaskan seluas 5 are. Pasalnya di Bagik Kembar memang belum ada lahan pemakaman. Kemudian masyarakat berinisiatif membeli lahan seluas 4 are, dan meminta pemkot membantu penambahan lahan seluas 4 are lagi. “Pemkot bantu dengan pembebasan lahan seluas 5 are, dengan anggaran Rp 290 juta,” ujarnya.
Dalam proses pembahasan pembebasan lahan, turut dilibatkan kejaksaan. Dalam hal ini Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). “Harus libatkan TP4D dari kejaksaan agar aman prosesnya,” pungkasnya.
Sementara salah satu pemilik lahan, Erfanudin membenarkan jika belum ada kesepakatan soal harga. “Kita minta harga sesuai situasi sekarang,” kata dia.
Dengan harga yang ditawarkan Pemkot Mataram yakni Rp 20 juta per are, menurut dia, itu adalah asumsi harga tujuh tahun lalu. Sedangkan dari pemilik lahan membuka dengan harga Rp 50 juta per are sesuai kondisi di tahun 2017. “Rp 20 juta terlalu rendah. Harga Rp 50 juta itu sudah kita sampaikan juga ke camat. Itu sudah sesuai harga dan situasi sekarang,” ungkapnya.
Harapannya, pemkot bisa menyetujui harga Rp 59 juta itu. Terhadap belum adanya titik temu dari hasil pertemuan kemarin, ia akan menyampaikannya ke keluarga lainnya selaku pemilik lahan. “Kita harus runding dulu, karena ahli waris banyak,” ujarnya. (rin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here