Beranda Headline APK Caleg Bandel Dibongkar Paksa

APK Caleg Bandel Dibongkar Paksa

BERBAGI
Ahmad Rohadi/Radar Mandalika BONGKAR: Aparat Satpol PP Lombok Utara menurunkan APK Bacaleg yang terpasang di zona terlarang, kemarin.

KLU —Aparat Satpol PP Lombok Utara mulai bergerak membersihkan sejumlah alat peraga kampanye (APK) calon peserta pemilu 2019 yang terpasang di zona terlarang. Pol PP menerjunkan personil pada masing-masing kecamatan untuk menurunkan APK caleg di pepohonan pinggir jalan utama dan menggantung pada tiang listrik.
“Masing-masing kecamatan ada delapan anggota. Tidak ada yang kita sisakan,” ungkap Kasi Trantibum Satpol PP Lombok Utara, Abdul Rais.
Rais menambahkan, SPT yang dikeluarkan untuk menertibkan baliho sejumlah calon ini berdasarkan surat permintaan dari Bawaslu untuk membantu proses penertiban terhadap APK caleg yang terpasang cukup lama di sejumlah titik terlarang. Padahal larangan pohon menjadi target kampanye ini sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 15 Tahun 2013. Namun demikian sejumlah caleg terkesan tidak memperdulikan aturan itu. Dalam PKPU Pasal 17 ayat 1 itu disebutkan, APK tidak ditempatkan pada tempat ibadah, tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik seperti taman, pepohonan dan tiang listrik.
“Baliho yang sudah kami turunkan kami kumpulkan ke kantor. Nanti akan kita koordinasikan kepada pihak Bawaslu akan diapakan baliho ini,” ujarnya.
Rais mengungkapkan, ada ratusan APK yang diturunkan pada zona terlarang itu. APK yang ditemukan itu rata-rata berupa poster. Mulai dari poster DPR Provinsi, DPR pusat, hingga DPD.
“Kami hanya mengamankan APK di jalan utama kabupaten. Untuk jalan kecamatan nanti Bawaslu kecamatan yang sudah siap tangani,” bebernya.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Lombok Utara, Adi Purmanto menyampaikan, pihaknya sudah menyampaikan rekomendasi pada parpol di kabupaten. Rekomendasi tersebut untuk melakukan penertiban secara sendiri dalam waktu 1×24 jam. Namun ternyata setelah diberikan surat rekomendasi untuk penertiban, parpol justru tidak menggubrisnya.
“Karena gak ada yang nyahut, terpaksa kita kerahkan Pol PP,” cetusnya. (dhe)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here