Beranda Lombok Barat Lahan Bendungan Mulai Diukur

Lahan Bendungan Mulai Diukur

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA Ramli

LOBAR —Badan Pertanahan Negara (BPN) mulai melakukan pengukuran, invetarisasi dan pendataan lahan untuk proyek pembangunan Bendungan Meninting. Lahan itu berada di Kecamatan Gunung Sari maupun Lingsar.
Kepala BPN Lobar, Ramli mengatakan, rapat persiapan pengukuran itu sudah dilakukan BPN Kanwil NTB dengan Pemkab Lobar. Pengukuran langsung dilakukan pihak BPN Kanwil Provinsi NTB. “Sekiranya sudah selesai, langsung kita umumkan dalam waktu 14 hari,” ungkapnya, kemarin.
Hasil pengumuman itu akan dilelang Pemkab Lobar kepada jasa appraisal. Sehingga diperoleh nilai pembebasan lahan yang akan dibayar ganti ruginya oleh pemerintah. Setelah adanya perhitungan appraisal akan dilakukan rapat lanjutan, antara Pemkab Lobar dengan tim panitia dan masyarakat.
“Bagaimana bentuk dan besarnya ganti rugi yang akan diberikan kepada masyarakat, sangat tergantung musyawarah kami. Panitia hanya sifatnya memfasilitasi,” jelasnya.
Mengenai harga lahan itu, mantan kepala BPN Lotim ini mengaku, pihaknya tidak bisa intervensi. Termasuk panitia maupun Pemkab Lobar. Sebab hal itu menjadi kewenangan appraisal.
Khusus saat pengukuran lahan yang masuk Kecamatan Lingsar, pihaknya tidak terlalu kesulitan. Sebab terdapat sebagian program BPN di wilayah itu, yakni Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Dari 130 bidang tanah milik masyarakat setempat, sekitar 117 diantaranya sudah masuk PTSL. “Bagaimana hasil validnya, petugas kami sudah melaksanakannya di lapangan,” ujarnya.
Sejumlah bidang tanah yang masuk PTSL dan akan dibebaskan itu dipastikan telah bersertifikat. Hal itu akan menambah penilaian dari pihak appraisal.
Sementara itu Bupati Lobar, H Fauzan Khalid mengaku telah memperoleh informasi dari Pemprov NTB jika proses pembebasan akan dipercepat. Ia pun meminta agar segera dipertemukan dengan Gubernur dan pihak BPN, “BPN harus melipat gandakan tenaganya. Karena proyek ini sudah tender di pusat,” ujarnya.
Fauzan optimistis jika proses pembebasan lahan segera rampung. Apalagi telah lama dilakukan proses sosialisasi kepada masyarakat. Fauzan mengasumsikan, kontrak pengerjaan bisa dilakukan pada Maret 2019.
“Yang belum hanya pengukuran dan proses tawar menawar harga. Mudah-mudahan Januari (2019) bisa selesai,” ujarnya.
Terkait permintaan warga untuk penyediaan lahan relokasi yang baru, Fauzan mengatakan jika ganti rugi itu hanya untuk membeli lahan warga. Termasuk membeli rumah dan tanaman yang ada di kawasan terdampak. Artinya, kemungkinan tidak ada lahan disiapkan Pemkab untuk lokasi relokasi yang baru.
Fauzan menyebut, kendala lamanya proses pengukuran terletak pada uang panitia kerja. Terlebih didapati kepastian proyek bendungan itu pada Maret 2018, sehingga tidak dapat dianggarkan pada APBD saat itu. “Akhirnya dimasukkan APBD-P. Proses APBD-P kemarin juga agak terlambat,” pungkasnya. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here