Beranda Headline Hadi Faishal Irit Bicara

Hadi Faishal Irit Bicara

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Lalu Hadi Faishal

Pasca Didemisionairkan Menjadi Ketua PHRI NTB

MATARAM – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB didemisionair, Lalu Hadi Faishal irit bicara ketika dikonfirmasi terkait surat Badan Pengurus Pusat (BPP) PHRI yang menonaktifikan dirinya.
“Saya belum bisa bicara dulu,” jawabnya singkat saat dikonfirmasi koran ini, Sabtu (01/12) via ponsel.
Hadi mengaku masih sedang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, khususnya pusat dengan statusnya sekarang.“Maaf saya masih koordinasi dulu,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra menyinggung keberadaan Hadi yang ada di Badan Promosi Pariwisat Daerah (BPPD) NTB, diaman menurutnya harusnya Hadi harus tau diri bahwa dia tidak lagi mewakili asosiasi pariwisata PHRI NTB. Posisinya saat ini, masih berada di BPPD tidak sama sekali mewakili PHRI apalagi dengan telah keluar SK dari BPP Pusat yang menyebutkan bahwa PHRI NTB saat ini dicartaker oleh PHRI Bali sebagai koneskuensi dari polemik yang terjadi. Lanang mengaku, dalam waktu dekat dia juga akan bersurat kepada BPPD NTB bahwa Hadi tidak lagi sah mewakili PHRI.
“Yang jelas akan ada surat nanti PHRI ke BPPD,” tegasnya saat dihubungi.
Selaku yang dimandatkan menyelenggarakan Musda, Lanang masih terus melakukan koordinasi bersama ketua cartaker PHRI, Bali sebab hal itu sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam organisasi. Lanang belum bisa mengabarkan kapan Musda akan dilakukan, namun sesuai isi SK tersebut batas waktu pelaksnaan Musda setelah SK caretaker itu keluar paling lama tiga bulan.
“Kami masih kooridinasi sama Caretaker,” katanya.

Terpisah, Ketua BPPD NTB, Fauzan Zakaria menyampaikan berdasarkan UU kepariwisaatan nomor 10 tahun 2009 Bab X pada pasal 38 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa, unsur kebijakan di BPPD berjumlah sembilan orang terdiri dari wakil asosias kepariwsaan empat orang salah satu di dalamnya PHRI, wakil asosias profesi dua orang, wakil asosias penerbangan satu orang dan wakil dari unsur pakar/akademisi dua orang.
Mereka yang duduk di BPPD merupakan orang yang ditunjuk asosianya. BPPD tidak bersentuhan dengan dapur masing-masing asiosiasi namun jika ada perubahan atau hal lainnya pihaknya tentu menunnggu surat dari asosiasi masing-masing.
“Sama halnya dengan PHRI,” kata pria yang juga Ketua Umum Asosiasi Pariwisata Islam Indonesia (APPI) itu.
“Yang pasti 9 unsur penentu kebijakan itu adalah orang yang dimandatkan oleh asosiasi,” tutup dia. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here