Beranda Mataram Berpeluang Gandeng APH untuk Pengawasan

Berpeluang Gandeng APH untuk Pengawasan

BERBAGI

MATARAM —Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh mengaku, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksana (Juklak) untuk pencairan dana kelurahan. Bahkan, untuk pengawasan penggunaan dana kelurahan maka bisa saja ada MoU dengan APH. “Agar tidak salah,” katanya belum lama ini.
Secara umum, lanjut Wali Kota, sudah ada angka dari dana kelurahan tersebut. “Tapi tetap tunggu juklak/juknis. Karena tidak semua kelurahan terima merata. Bisa variatif,” ujarnya.
Untuk pemanfaatan, harus juga mengacu ke Juklak/Juknis serta terdapat prosedur yang harus ditempuh. Perlu juga diberikan pembekalan dan pelatihan teknis kepada aparat di kelurahan yang lakukan pengelolaan keuangan.
Diketahui, Pemerintah Kota Mataram mendapatkan bantuan dana kelurahan sebesar Rp18 miliar untuk 50 kelurahan pada 2019. Dana bantuan kelurahan tersebut sudah masuk dalam APBD 2019. “Kami masih mencari formulasi distribusi ke kelurahan agar bisa merata dan adil,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Effendi Eko Saswito.
Jika anggaran kelurahan sebesar Rp18 miliar tersebut dibagi rata kepada 50 kelurahan di Kota Mataram, maka masing-masing kelurahan diprediksi mendapatkan dana bantuan sekitar Rp350 juta. Namun pemerintah kota tidak mungkin melakukan pembagian dengan sistem bagi rata. Sebab satu kelurahan memiliki luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah lingkungan yang berbeda-beda. Untuk menetapkan besaran bantuan kepada masing-masing kelurahan, pihaknya kini masih melakukan kajian dengan melakukan pembobotan melalui pendekatan luas wilayah dan jumlah penduduk agar pembagian bisa adil.

Setelah dibagi, dana bantuan kelurahan tersebut akan langsung masuk ke kas kelurahan tidak melalui kecamatan. Sementara untuk petunjuk tenis dan pelaksanaannya masih menunggu aturan dari pemerintah pusat.
Sekda akan menunggu hasil arahan dari pemerintah tersebut termasuk peruntukan dana kelurahan agar tidak tumpang tindih dengan dana kelurahan yang sudah dialokasikan melalui APBD sebesar Rp50 juta per kelurahan. “Selain mendapatkan dana kelurahan dari pemerintah pusat, kelurahan juga tetap mendapatkan dana kelurahan dari pemerintah kota masing-masing Rp50 juta,” katanya.

Sementara itu untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap penggunaan dana kelurahan, pemerintah kota juga akan membuat rambu-rambu petunjuk pelaksanaan. “Kami harapkan semua administrasi penggunaan dana kelurahan yang direncanakan dimulai Januari 2019 bisa dipertanggungjawabkan dan tidak tumpang tindih dengan dana kelurahan yang sudah ada,” ujarnya. (rin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here