Beranda Lombok Barat Stop Perpanjangan Izin Ritel

Stop Perpanjangan Izin Ritel

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA Hj Lale Prayatni

LOBAR —Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) memutuskan menghentikan sementara waktu perpanjangan izin ritel modern. Hingga selesainya Peraturan Bupati (Perbup) terkait pembagian zona ritel. Yakni untuk wilayah pariwisata, penyangga dan bukan daerah penyangga.
Hal ini sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Di dalamnya menerangkan pembatasan jumlah ritel modern per kecamatan hanya dua gerai. Terkecuali untuk daerah pariwisata dan penyangga.
“Sementara kita stop dulu mengeluarkan izin,” ujar Asisten II Setda Lobar, Hj Lale Prayatni, kemarin.
Terhadap sejumlah ritel modern yang akan berakhir kerjasamanya dengan pemilik lahan, tidak akan diberikan perpanjangan izin sementara waktu. “Nanti akan dilihat berapa idealnya (jumlah ritel),” ucapnya.
Sampai saat ini, Lale mengaku, Perbup itu tengah disusun Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Lobar. Dalam Perda itu belum disebutkan spesifikasi daerah mana saja yang masuk wilayah pariwisata, penyanggah, dan bukan penyangga. “Yang perlu kita tentukan adalah penyangga pariwisata di kecamatan mana saja, dan berapa ritel di sana,” sambungnya.
Selain itu, Perda mengatur batasan per kecamatan dua unit. Namun tidak disebutkan berapa batasan jumlah ritel untuk daerah pariwisata dan penyangga. Nantinya, Perbup akan mengatur berapa batasan untuk dua katagori daerah tersebut. “Jangan sampai nanti daerah penyangga pariwisata mau sebanyak-banyaknya. Itu yang perlu kita atur lagi dalam Perbup,” imbuhnya.
Lale tidak membantah masih ada penolakan warga dengan kehadiran ritel modern. Seperti baru-baru ini, warga menolak ritel modern di dekat Perumahan BTN Pemda Kelurahan Dasan Geres. Surat penolakan itu sudah diterima mantan Kepala Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar ini.
Sesuai ketentuan, untuk memperoleh izin harus ada persetujuan masyarakat, serta sesuai tata ruang. Ia pun meminta Dinas Perizinan dan Dinas Pekerjaan Umum serta Penataan Ruang (PUPR) untuk mengkaji lokasi tersebut. “Kalau Dasan Geres di daerah bundaran, tata ruangnya untuk perdagangan. Dari sisi tata ruang boleh, cuma tidak bisa juga kalau ada penolakan dari masyarakat,” pungkasnya. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here