Beranda Headline PHRI NTB Segera Musda

PHRI NTB Segera Musda

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA MUSDA: Ketua PHRI NTB, L Hadi Faishal saat menerima bendera PHRI usai dilakukan Musda, beberapa tahun yang lalu.

Hadi Faisal Dimisionerkan

MATARAM – Perhimpunan hotel dan restoran Indonesia (PHRI) NTB akan segera melakukan musyawarah daerah (Musda), mencari ketua baru. Pasalnya, L Hadi Faisal sudah tidak lagi menjadi ketua pasca polemik internal disikapi PHRI pusat.
Dimana, sebelumnya usaha dewan kehormatan PHRI NTB untuk menyelesaikan kisruh internal PHRI ada hasil sekarang. Pihaknya telah menerima SK Badan Pengurus Pusat (BPP) PHRI dimana berisi PHRI NTB dicaretaker. Selain itu, Ketua Dewan Kehormatan PHRI NTB, I Gusti Lanang ditunjuk mendimisionerkan ketua lama. Lanang diminta agar menyelenggarakan Musda. Sembari Musda berlangsung Pimpinan PHRI NTB saat ini dicaretaker oleh ketua DPD PHRI Bali.
Ketua Dewan Kehormatan PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra menegaskan, polemik yang dialami di tubuh PHRI NTB ini, bukan dikarenakan tidak berjalannya sebuah roda kepemimpinan. Bukan juga karena buruknya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh pihak yang bersangkutan. Tapi ada syarat mutlak yang tidak lagi dipenuhi oleh Faishal. Dimana kondisi yang bersangkutan belakangan ini setelah di cek, dia tidak lagi tercatat memiliki hotel. Dengan demikian, secara otomatis posisi menjadi Ketua tidak bisa lagi dilanjutkan.
Sebelumnya, pihaknya memberikan toleransi kepada Faisal dengan jeda waktu 4 Minggu untuk membuktikan kalau dirinya masih memiliki usaha Hotel. Namun keadaan tersebut tidak diindahkan hingga batas waktu 4 Minggu atau selama 28 hari. Menurutnya, jeda waktu yang diberikan untuk membuktikan bahwa syarat mutlaknya itu masih ada, cukup panjang. Tapi waktu itu tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh yang bersangkutan. Sehingga mau tidak mau, karena itu sudah menjadi AD/RT PHRI NTB.
“Apa jadinya jika kita melanggar aturan kita sendiri, ” kata Lanang di Mataram kemarin.
Untuk rencana penyelenggaraan Musda PHRI NTB belum bisa dipastikan kapan. Namun batas waktu pelaksanaan Musda ditentukan paling lama 3 bulan mendatang sejak surat dari pusat itu diterimanya. Artinya Musda bisa saja berlangsung setelah perayaan tahun baru nanti.

“Yang jelas tidak bisa bulan-bulan ini lah,” tambahnya.

Sampaing itu, Ketua PHRI NTB Demisioner Lalu Abdul Hadi Faishal belum bisa dikonfirmasi media. Hadi Faisal belum ada respons, bahkan nomornya tidak bisa dihubungi hingga berita ini diturunkan. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here