Beranda Praya Metro Dinas Perizinan ‘Tutup Mata’

Dinas Perizinan ‘Tutup Mata’

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA AKP Dhapid Shidiq

Polisikan Temukan 43 Cafe Bodong

PRAYA-Tamparan keras untuk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Lombok Tengah. Ditemukan oleh pihak Polres setempat, ada 43 cafe diduga bodong alias tak berizin beroperasi di wilayah Selatan. Selain face, ada juga restorat dan hotel tanpa izin.
Namun sayang, dari masalah yang lama dibiarkan ini, DPMPTSP tak pernah bertindak. Mereka ‘tutup mata’ selama ini. Atas temuan ini, Sekda Lombok Tengah HM Nursiah pun buka suara. Dia meminta di DPMPTSP untuk memberikan tindakan sesuai aturan yang dilanggar. Penindakan tersebut perlu dilakukan, karena disinyalir masih ada sejumlah perusahaan yang tidak mengindahkan aturan.
“Dinas perizinan harus pro aktif dalam permasalahan ini,” pinta Sekda di hadapan wartawan, kemarin.
Sekda mengaku sudah memudahkan para pelaku usaha dalam pengurusan izin. Apalagi sekarang pengurusannya sudah mulai sistem online. Sehingga, mereka bisa mengurus izin dalam waktu sehari. “Kalau mereka tidak mengurus izin tentu ini akan merugikan kita semua. Ini juga dampak ke PAD kita,” tuturnya.
Sekda menambahkan, pihaknya sangat mengharapkan agar semua pelaku usaha terutama di kawasan wisata untuk mengurus izin. Pemerintah tidak ingin kedepanya ada perusahaan yang ditemukan tidak mengantongi izin lagi. Karena kedepanya pariwisata Loteng akan makin maju.
Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Lombok Tengah AKP Dhapid Shidiq menyampaikan, pihaknya sudah melayangkan surat imbuan ke 44 cafe, restoran dan hotel yang masih belum mengantongi izin usaha. Surat imbuan yang dilayangkan itu, untuk menekankan pemilik cafe illegal tersebut agar mengurus izin.
“Usaha cafe, restoran di wilayah selatan terutama di kawasan wisata kian menjamur, tetapi ilegal,” ungkap Dhapid Shidiq, kemarin.
Dhapid menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan kembali razia miras. Namun bila cafe maupun usaha lainnya tetap saja masih belum mengatongi izin, polisi akan akan bertindak tegas. “Kami akan koordinasi dengan dinas perizinan mengenai hal itu,” bebernya.
Dengan banyak usaha seperti cafe, restoran maupun hotel dan Bar yang belum mengatongi izin, kata Dhapid ini sangat merugikan pemerintah sendiri. Sebab selain tidak ada pendapatan untuk daerah, ini jelas merugikan daerah. Sehingga, dengan adanya persoalan ini pihak terkait diimbau untuk lebih proaktif menindak segala bentuk pelanggarannya.
“Kami menduga pajak restoran berpotensi sangat minim akibat pelanggaran izin,” sebut dia.
Kata Dhapid, data 43 cafe illegal ini masih penghitungan sementara yang berkategori besar saja. Sehingga jika ditambah dengan semua jenis usaha di sepanjang jalur pariwisata di selatan itu, jumlahnya cukup banyak. “Saya minta segera memproses perizinan tempat usahanya. Jangan menunggu hingga kami melakukan penertiban,” pesannya tegas. (jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here