Beranda Headline Demokrat Tagih Janji Zul-Rohmi

Demokrat Tagih Janji Zul-Rohmi

BERBAGI
DOK/ RADAR MANDALIKA HMNS Kasdiono

MATARAM – Demokrat NTB menagih janji Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi). Janji yang ditagih, janji saat kampanye. Janji itu terkait ketenaga kerjaan di NTB baik kualitas maupun pengawasan. Sejak dilantik Demokrat melihat janji itu belum dipenuhi mereka.

“Saya mau tagih janji mereka. Terutama soal SDM yang berdaya saing dan persoalan ketenagakerjaan lainnya,” tegas Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB, HMNS Kasdiono kemarin di Mataram.
Salah satu visi-misi Zul-Rohmi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi NTB, yaitu mempercepat peningkatan daya saing manusia sebagai pondasi daya saing daerah yang lebih kompetitif. Dalam berbagai kesempatan, kata Kas Gubernur maupun Wakil, selalu bicara SDM yang berdaya saing. Pertanyaan besarnya kata Kas apakah janji itu serius akan direalisasikan atau tidak. Janji itu akan terus dikawal Demokrat.
“Karena selalu juga bilang agar masyarakat kita tidak jadi penonton di daerah sendiri,” kata dia.
Kasdiono mengungkapkan, Balai Latihan Kerja (BLK) di Dasan Cermen Mataram menjadi sangat penting keberadaannya, apabila ingin meningkatkan daya saing masyarakat NTB. Namun faktanya, selama ini BLK tersebut tidak terurus dengan baik.
Oleh karena itu, menjadi sebuah keharusan bagi Zul-Rohmi untuk memperhatikan BLK. Terutama sebagai tanggungjawab moril atas janji yang telah diucapkan.
Fasilitas yang ada di BLK juga belum representatif. Padahal, lokasi itu pusat untuk meningkatkan SDM. Apalagi dalam waktu dekat, BLK Dasan Cermen akan dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan kompetisi-kompetisi instruktur nasional regional VI Bali, NTB dan NTT.
Kas tidak bisa membayangkan jika kegiatan nasional dilaksanakan di lokasi yang belum representatif. Ia menegaskan jika pemerintah tidak memperbaiki BLK berarti akan sangat memalukan.”Saya menagih janji Zul-Rohmi,” tegas lagi.
Ketika SDM telah berkualitas, pengawasan terhadap hak-hak pekerja juga masih terabaikan. Padahal, kualitas kerja yang tinggi akan bisa tercipta apabila hak-hak pekerja terpenuhi. Kas mengaku sudah menyampaikan hal itu ke gubernur, agar pengawasan ketenagakerjaan ditingkatkan. Petugas Pengawas yang ada di UPT harus dikembalikan ke Dinas Tenaga kerja bahkan ia juga meminta satu pengawas yang dipindah ke Inspektorat agar dikembalikan. Saat ini hanya tujuh pengawas yang mengawasi ribuan perusahaan di Lombok. Belum lagi di Sumbawa kata dia hanya lima petugas pengawas yang mengawasi 2000 an perusahaan.
Persoalan selama ini, pengawasan ketenagakerjaan di NTB sangat lemah. Masalah ketenagakerjaan belum bisa diawasi dengan baik. Hal itu disebabkan tidak adanya komitmen serius untuk mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang baik dan berkualitas.
Di sisi lain, Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019 telah dinaikkan menjadi Rp 2.012.610. Kasdiono pesimis UMP bisa dilaksanakan dengan baik. Apalagi dengan adanya kenaikan hingga 10 persen lebih. “Saya khawatir ini akan jadi bom waktu,” tutup Kasdiono.

Sementara itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah berkali-kali menegaskan, pembangunan di NTB harus mengutamakan keterlibatan masyarakat. Jangan sampai, masyarakat setempat tidak mendapatkan ruang dalam proses pembangunan.
Untuk menjamin hal itu, maka kualitas SDM harus dioptimalkan. Daerah ingin mempersiapkan SDM yang mumpuni. Agar masyarakat tidak jadi penonton nantinya. Apalagi pembangunan dan kemajuan di NTB kedepan akan semakin menyerap banyak tenaga kerja sehingga daerah harus menyiapkan SDM tersebut.
“Kita tidak ingin masyarakat jadi penonton, ” kata Gubernur belum lama ini. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here