Beranda Praya Metro APBD Tahun 2019 Disahkan

APBD Tahun 2019 Disahkan

BERBAGI
JAYADI/RADAR MANDALIKA SAHKAN ANGGARAN: Jubir Banggar DPRD Loteng, Muh Humaidi saat menyampaikan laporannya, kemarin.

PRAYA —DPRD Lombok Tengah (Loteng) menggelar Rapat Paripurna agenda laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2019. Hasilnya, DPRD sepakat untuk mengesahkan Ranperda menjadi Perda APBD tersebut, sore kemarin.
Juri Bicara Banggar DPRD Loteng, Muhammad Humaidi menyampaikan, Banggar menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan semua anggota Banggar yang telah mengkaji dengan sungguh –sungguh nota keuangan dan Ranperda tentang APBD tahun anggarann 2019 bersama TPAD dan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Pembahasan dilakukan dalam kurun waktu 14 hari,” katanya.
Dalam pembahasan itu, bahwa nota keuangan dan Ranperda tahun anggaran 2019 disusun berdasarkan kebijakn umum anggaran (KUA) serta proritas plafon anggaran sementara (PPAS) yang telah disetujui bersama Pemkab dengan DPRD. Apalagi dengan telah disahkannya Rancangan Undang –undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2019, menjadi undang-undang pada tanggal 31 Oktober tahun 2018 lalu. Salah satu bagian penting dari komponen APBN itu adalah adanya kepastian nominal besaran teransfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang meliputi. Dana Bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DU). Termasuk DAU tambahan untuk dukungan pendanaan bagi kelurahan.
Selain itu, terdapat juga dana alokasi khusus (DAK) fisik yang terdiri dari DAK fisik reguler yang mencakup II bidang, DAK fisik penugasan mencakup 10 bidang dan DAK fisik afirmasi yang mencakup 5 bidang.
Sedangkan untuk dana alokasi non fisik yang mencakup 12 bidang termasuk 4 jenis dana baru yang meliputi BOP musium, taman budaya, dan pelayanan kepariwisataan dan lainya. “Untuk dana insetif daerah (DID) sendiri dialokasikan kepada daerah tertentu sebagai penghargaan,” bebernya.
Humaidi menyatakan, khusus untuk Loteng tahun 2019 yang akan datang akan mendapatkan tambahan dana pada beberpa komponen. Diantaranya, Dana Alokasi Umum (DAU) dari sebesar Rp 43, 569, 708,000 sehingga menjadi Rp 1,028,786,865,000. Kemudian DAK dari sebesar Rp 233,095,927,000 sehingga menjadi Rp 458,803,367,000. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainya Rp 10,437,234,737,00 menjadi Rp 83,248,396,587,00. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khsusus bertambah Rp 35,533,193,000 Rp 207,459, 593,00 dan Dana Desa bertambah sebesar Rp 37,750,990,000 menjadi Rp 193,175,390,000.
Selain penambahan pada sumber pendapatan daerah, pada tahun 2019 mendatang juga akan mengalami pengurangan terhadap beberepa komponen yakni, Dana Isentif Daerah berkurang sebesar Rp 2,215,797,000 menjadi Rp 14,284,203,000. “ Sementara untuk Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami penurunan sebsar Rp 16,381,883,000 menjadi Rp 77,288,020,000 dan Pendapatan Daerah yan bersumber dari pendapatan hibbah berkurang Rp 150,000,000 sehingga menjadi Rp 98,153,001,000,” ucapnya.
Namun memperhatikan dinamika asumsi pendapatan daerah, maka secara keseluruhan target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2019 mendatang direncanakan bertambah sebersar Rp 156,256,179,737 sehingga menjadi Rp 2,153,508,112,587. Adanya perkembangan dinamika pendapatan daerah juga berdampak pada adanya pergeseran dan penyesuaian terhadap belanja daerah dengan rician. Untuk Belanja Tidak Langsung bertambah Rp 51,843,317,468,25 menjadi Rp 1,245,027,059,587 dengan rician untuk Belanja Pegawai, Belanja Hibbah, Belanja Batuan Sosial, Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi serta Kabupaten Kota.
“Sedangkan untuk belanja langsung sendiri juga mengalami penambahan sebesar Rp 104,412,862,268,75 menjadi Rp 988,440,053,000,” beber dia.
Dalam memperhatikan perbandingan besaran pendapatan daerah dengan belanja daerah, maka terdapat defisit sebesar Rp 79,959,000,000. Terhadap difisit belanja tersebut, ditutupi dengan penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 79,959,000,000, sehingga strukutur APBD Loteng tahun 2019 direncanakan dalam posisi berkembang.
Dengan amanat pertauran UU anggaran pendapatan dan belanja daerah dituangkan dalam bentuk peraturan daerah, sehingga dalam penyusunan peraturan daerah tentang APBD tahun 2019 berpedoman dengan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan serta perturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

Sementara itu, Wakil Bupati Loteng, HL Pathul Bahri menyatakan pihaknya dari Pemkab sangat berterima kasih ke DPRD Loteng karena telah disetujuinya APBD tahun 2019 mendatang. Pihaknya melihat dalam pembahasan APBD tersebut pihak DPRD telah bekerja keras bersama dengan tim lainnya.
“Kami dari Pemkab juga meminta maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan selama ini,” kata Wabub. (jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here