Beranda Lombok Timur APBD 2019 Akhirnya Ketok Palu

APBD 2019 Akhirnya Ketok Palu

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA PENYAMPAIAN : Bupati Lotim HM Sukiman Azmy, saat menyampaikan pidatonya tentang upaya akan dikerjakan melalui APBD tahun anggaran 2019, yang muaranya untuk kesejahteraan rakyat.

Setelah melalui pembahasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, akhirnya ketok palu. Penetapan APBD menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD 2019, dilakukan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan eksekutif dalam Rapat Paripurna II masa sidang I DPRD Lotim tahun 2018, kemarin.
Gabungan Komisi I, HM Zuhri dalam laporannya menjelaskan, target pendapatan daerah telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2019 sebesar Rp 2.774.153.081.533. Pendapatan daerah itu, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 294.903.866.246, bersumber dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp 64.322.344.080, hasil retribusi daerah sebesar Rp 48.899.218.087. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 22.436.841.912 dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 159.245.462.167.
Selain dari PAD, pendapatan itu terdiri dari dana perimbangan sebesar Rp 1.907.390.895.692. Dana perimbangan diperoleh dari Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp 110.848.281.692, Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan sebesar Rp.1.189.314.927.000, Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.607.227.687.000.
Sementara lain- lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 541.858.319.595, terdiri dari pendapatan hibah sebesar Rp 134.941.297.000, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp.90.113.534.595, dan dana penyesuaian dan otonomi khusus adalah sebesar RP 316.803.488.000.
“BUMD yang sudah disepakati peningkatan devidennya, agar bersungguh-sungguh menjalankan program dengan perencanaan matang, sehingga target 2019 bisa tercapai. Demikian juga pendapatan daerah bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi, agar secepatnya berkoodinasi supaya mendapat kejelasan berapa jumlah akan diterima. Sehingga dapat dituangkan dalam APBD 2019,” ujarnya memberi rekomendasi.
Rekomendasi gabungan komisi I, senada dengan komisi II. Mewakili Komisi II, Jamudin dalam penyampaiannya mengatakan, perencanaan belanja daerah tahun anggaran 2019, sebesar Rp 2.764.607.536.533. Untuk belanja tidak langsung, dialokasikan sebesar Rp 1.587.663.292.038. Dari belanja tidak langsung ini, untuk belanja pegawai sebesar Rp 1.053.900.436.592, Belanja Hibah sebesar Rp 46.971.400.000, Belanja Bantuan Sosial adalah sebesar Rp 31.766.994.160, dan belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar Rp 11.322.156.217.
“Sedangkan untuk belanja keuangan pada provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa dan partai politik sebesar Rp 438.702.305.069, dan belanja tidak terduga sebesar Rp 5 miliar,” jabarnya.
Kaitan dengan belanja langsung, dialokasikan sebesar Rp 1.176.944.244.495. Belanja langsung ini, untuk belanja pegawai adalah sebesar Rp 80.158.242.920, belanja barang dan jasa sebesar Rp 628.803.223.374, dan belanja modal sebesar Rp 467.982.778.201.
“Khusus penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 24.454.455.000. Pengeluaran pembiayaan daerah (penyertaan modal investasi pemerintah pada PDAM sebesar Rp 4 miliar, serta pembiayaan netto Rp 20.454.455.000,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Lotim HM Sukiman Azmy dalam pidatonya mengatakan, sesuai penjelasan dalam pengantar nota keuangan beberapa waktu lalu, pembahasan Raperda tentang APBD tahun 2019 merupakan pembahasan tahun pertama, pelaksanaan RPJMD 2018-2023.
APBD 2019 itu, telah disinergikan dengan lima program kebijakan pusat dan provinsi, sesuai isu strategis dan kebijakan umum APBD tahun 2019. Diantaranya, peningkatan pembangunan infrastruktur daerah, meningkatkan kualitas dan produktivitias sumber daya manusia, pembangunan dan pemerataan hasil ekonomi, pemberdayaan gender, perempuan dan anak serta peningkatan reformasi birokrasi.
“Tahun 2019, pondasi awal arah pembangunan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Semua itu, diupayakan dapat mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” terangnya.
Lanjut Sukiman, sejumlah upaya percepatan pencapaian target indikator makro pembangunan daerah, telah menjadi pertimbangan utama, dalam merancang fokus dan sasaran-sasaran terpilih, yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2019 nanti. Oleh karena itu, pembahasan RAPBD tahun 2019, sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 83 tahun 2018, tentang pedoman umum penyusunan APBD tahun anggaran 2019, yang diharapkan ditetapkan tepat waktu. Sehingga, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat segera dilakukan. “Setelah melalui beberapa proses tahapan, patut disyukuri bahwa dengan hasil kerja keras bersama, walaupun waktu pembahasan sangat terbatas. Namun dapat menyelesaikan tahapan akhir dari pembahasannya,” tegasnya.
“Kita semua sudah mendengarkan laporan Pansus I dan Pansus II, telah memberikan persetujuan untuk ditetapkan menjadi Perda. Meski masih ada beberapa catatan dan saran, untuk mendapat perhatian kita semua,” tambah Sukiman.
Ia mengungkapkan, kebijakan pembangunan daerah pada APBD ini bermuara pada upaya dalam mewujudkan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lotim. Baik kesejahteraan dari aspek sosial, ekonomi, serta kebutuhan dasar lainnya. “Tentu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, penanganannya diupayakan dengan menentukan program skala prioritas. Sebab keterbatasan dana,” pungkasnya seraya mengingatkan beberapa bulan lagi pelaksanaan Pemilu serentak, agar semua komponen masyarakat, menjaga stabilitas keamanan dan dan ketertiban, sehingga pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan telah direncanakan. (ADV/fa’i)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here