Beranda Headline Hadeh, Pemkab Dideadline Hingga Maret

Hadeh, Pemkab Dideadline Hingga Maret

BERBAGI
Ahmad Rohadi/Radar Mandalika MEMBERI KETERANGAN: Wakil Bupati Sarifudin bersama Jajaran BPBD saat memberikan keterangan pers terhadap proses program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah ramah gempa, kemarin.

Proses Rekonstruksi Sisakan Waktu Empat Bulan

KLU—Proses pembangunan hunian tetap (Huntap) ditarget pemerintah pusat harus tuntas Maret 2019 mendatang. Batas waktu yang hanya tersisa empat bulan ini pun membuat Wabup Lombok Utara, Sarifudin pening.
“Ada 55 ribu rumah rusak. Ini yang harus kita kejar di waktu yang tersisa ini,” ungkap Sarifudin.
Banyaknya warga yang belum mendapat buku rekening pun juga menjadi kekhawatiran Wabup tidak tuntasnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.
“Saya juga ditanya terus oleh masyarakat, karena banyak belum menerima rekening dan uangnya,” sesalnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Wabup meminta BPBD yang masuk dalam tim teknis agar mampu bekerja cepat. Termasuk menyusun proses penyusunan Juknis dengan waktu semaksimal mungkin.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Lombok Utara, Evi Winarti menyampaikan, kaitan dengan Juknis tentu tidak jauh dari Juklak yang diberikan pemerintah pusat.
“Masih ada beberapa kendala kita temukan di lapangan, salah satunya tingkat pemahaman masyarakat soal bantuan ini yang belum diterima secara jelas. Sementara kaitan dengan pembangunan kita masih mengalami kesulitan terhadap penyedia barang, karena mereka harus siap diutangi dulu,” bebernya.
Sementara kaitan dengan capaian pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas), saat ini sudah mencapai 204 Pokmas. Semua Pokmas ini sudah divalidasi atau verifikasi ulang. Untuk peminat RIKA, ada 170 Pokmas, RISHA 33 Pokmas dan RIKO hanya satu Pokmas. (dhe)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here