Beranda Headline Pemkab Tak Gegabah Pecat ASN Mantan Koruptor

Pemkab Tak Gegabah Pecat ASN Mantan Koruptor

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA H Rumaksi SJ

LOTIM – Tanggal 31 Desember mendatang, batas akhir waktu diberikan pemerintah pusat pada daerah mengeksekusi aturan pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat korupsi. Kaitan dengan eksekusi mantan terpidana korupsi ini, Wakil Buapti Lombok Timur (Lotim) H Rumaksi SJ mengaku, jika kajian akan dilakukan bersama Bupati. Seperti apa mudarat dari kebijakan pemecatan tersebut. “Kenapa butuh pertimbangan dulu, kami mau lihat mana dampaknya. Apakah mudaratnya lebih besar atau tidak, jika kebijakan pemecatan diambil,” kata Rumaksi di kantornya, kemarin.
Ia mengungkapkan, masalah pemecatan ASN mantan terpidana korupsi ini, sempat menjadi trending topik di pusat. Khususnya di Kemenpan RB, kendati sudah ada SKB tiga menteri. Memang pemerintah pusat menegaskan, penegakan aturan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap ASN mantan terpidana korupsi sudah final, tidak bisa diganggu gugat.
Soal pelaksanaan di Lotim, masih dipertimbangkan. Apakah akan dilaksanakan sesuai aturan tersebut atau tidak. “Memang mereka sudah dihukum berkali-kali, mulai dari hukuman badan dan administrasi. Sekarang sanksi ketiga dipecat, jadi menurut kami sangat tidak manusiawi. Sehingga perlu dipertimbangkan,” tegas Rumaksi.
Hingga saat ini ucap Rumaksi, belum ada satu pun daerah di Indonesia menegakkan aturan pemecatan terhadap ASN mantan terpidana korupsi. Apalagi, dibeberapa daerah masih ada yang sedang melakukan upaya hukum. Upaya hukum itu, tentu harus dihargai pemerintah. “Ini kan istilahnya, pemerintah pusat meminjam tangan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, untuk melakukan pemberhentian tidak hormat. Tapi hargailah upaya hukum yang sedang mereka tempuh saat ini,” pungkasnya. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here