Beranda Headline Hapus Pajak, Daerah Bisa ‘Bangkrut’?

Hapus Pajak, Daerah Bisa ‘Bangkrut’?

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Abdul Hadi

MATARAM – Janji Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menghapus Pajak Kendaraan Sepeda Motor dan pemberlakukan Surat Izin Mengemudi (SIM), seumur hidup jika PKS menang di Pilpres 2019 . Ini cukup terdengar manis bagi masyarakat di Gumi Gora.

Dimana, PKS berjanji akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang (RUU) penghapusan pajak tersebut. Namun bagaiaman dengan Pendapat Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai ratusan miliar dalam satu tahun di NTB bisa lenyap begitu saja.
Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi menjelaskan janji itu tentu akan didukung sementara untuk pajak dari motor, ini juga dilihatnya tidak akan mengurangi PAD apalagi daerah akan dibuat ‘bangkrut atau berbahaya’. PKS melihat, daerah akan memiliki alternatif pendapatan lain untuk mengganti PKB tersebut.
Janji PKS itu, disebutnya dengan melihat beban masyarakat yang tergolong miskin, untuk membayar pajak sangat berat sementara sepeda motor bukan satu kendaraan yang mewah yang mana hampir setiap rumah memiliki kendaraan bermotor sebagai satu kebutuhan aktivitas.
“Ini pertimbangan pusat. Bahwa banyak masyarakat hampir 50 persen masih berat untuk majak karena memang mereka merasakan tidak mampu bayar pajak,” tegas Hadi di Mataram, kemarin.
Hadi menegaskan, masih banyak pos PAD lain yang harus didorong daerah. Menurutnya, ketika pencabutan pajak bermotor maka daerah dituntut untuk kreatif mencari pos lainnya. Ini tidak beda dengan Pemerintah Desa dimana dulu desa tidak punya pendapatan lain, namun dengan sikap kreatifi, banyak pos pendapatan lain dihasilkan secara mandiri oleh desa tersebut.
“Provinsi sama dengan desa. Daerah harus kreatif mencari pos PAD lainnya,” tegas Hadi.
Disingung dengan alternatif pendapat pajak lain sebagai pengganti PKB? PKS belum mengetahuinya. Nanti kata dia, fraksi PKS di DPRD akan membahas alternatif itu di internal yang akan dijadikan ide fraksi bagi pemerintah daerah untuk dilakukan.
“Internal fraksi di NTB tentu akan memberikan masukan alternatif pengganti,” jawabnya.
Untuk Pilpres, PKS pun sangat optimis bahwa suara Prabowo di NTB juga besar. Jika tahun 2014 suara Prabowo mencapai 70 persen kalau eror hanya akan berkurang 10 persen saja. Prabowo di mata masyarakat NTB telah ada sejarah sendiri. Masyarakat lebih bisa menilai, merasakan dan membandingkan perkembangan lima tahun terakhir.
“Mereka lebih semangat lagi sekarang mendukung Prabowo,” klaimnya.
Data yang dihimpun koran ini, PAD dari Kendaraan bermoror dalam satu tahun didapatkan NTB mencapai ratusan miliar. Tahun ini saja, Pendapatan Kendaraan Bermotor secara umum mencapai Rp 403.125.000.000. khusus untuk Sepeda Motor pendapatan daerah mencapai Rp 172.253.453.834. Data ini di luar dari PAD Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencapai Rp 379.482.700.000 dimana khusus untuk bea balik nama dari sepeda motor mencapai Rp 217.238.950. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here