Beranda Mataram Muslim Terancam Disanksi Moral

Muslim Terancam Disanksi Moral

BERBAGI

MATARAM —Pemkot Mataram didesak memberikan sanksi terhadap H Muslim, mantan atasan Baiq Nuril Makmun di SMAN 7 Mataram. Posisi H Muslim sebagai salah satu pejabat di lingkup Pemkot Mataram menjadi sorotan karena dianggap masih bebas melenggang padahal telah melakukan pelecehan seksual secara verbal kepada Nuril. Sebaliknya Nuril berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) dihukum penjara enam bulan, dan denda Rp 500 juta.
Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Mataram, Mansyur mengatakan, Muslim bisa saja dikenakan sanksi moral atas tindakannya yang dianggap melakukan pelecehan seksual terhadap Nuril. “Muslim dapat dikenakan sanksi moral berdasarkan kode etik aparatur sipil negara (ASN),” katanya belum lama ini.
Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Namun, sanksi tak bisa langsung begitu saja diberikan. “Harus dibentuk majelis kode etik, kemudian yang bersangkutan dipanggil untuk dikenakan sanski moral. “Pokoknya yang terkait jenis pelanggaran kode etik, bisa berbentuk pernyataan secara terbuka maupun tertutup terkait moral. Hal itu bisa berdampak pada tindakan administrasi lainnya,” ungkapnya.
“Mengenai keputusan pemberian sanksi, kembali ke kewenangan PPK (pejabat pembina kepegawaian,” imbuhnya.
Di luar kemungkinan pemberian sanksi moral, sejauh ini memang Pemkot Mataram belum memberikan hukuman apapun kepada Muslim. Dengan posisinya sebagai salah satu pejabat eselon III di Dinas Pemuda dan Olahraga, Muslim masih tetap di posisinya.
Pemkot, kata Mansyur, masih menunggu kelanjutan kasus yang menyeret nama Muslim atas laporan Nuril. Diketahui, Nuril melaporkan balik Muslim ke Polda NTB pada Senin (19/11) lalu. Muslim dilaporkan berdasarkan Pasal 294 KUHP terkait dengan perbuatan cabul antara atasan dan bawahan. Dengan sanksi pidana maksimal tujuh tahun. “Kita akan menunggu proses hukumnya. Apa yang terjadi dalam kelanjutan proses hokum ini,” ujarnya.
Kalau nantinya Muslim diputus bersalah, otomatis akan dikenakan sanksi disiplin pegawai atau aturan ASN lainnya. Sementara atas kasus sebelumnya, Nuril dilaporkan Muslim dengan menggunakan UU ITE. Nuril pun diputus bersalah oleh MA. Atas putusan MA itu, Mansyur enggan turut campur. “Putusan MA justru memberikan perlindungan kepada Muslim tentang pelanggaran UU ITE. Sehingga Muslim belum dapat diberikan hukuman berupa sanksi,” pungkasnya. (rin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here