Beranda Headline Tender Meubeler Dibatalkan, Pemenang Tender Gerah

Tender Meubeler Dibatalkan, Pemenang Tender Gerah

BERBAGI

LOBAR –Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Nomor 800/2037/Sarpras/Dikbud/2018 perihal pembatalan proses tender pengadaan meubeler SD/SMP yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Lombok Barat memantik persoalan di pihak pemenang tender. CV Warna Bhumi yang telah mengikuti proses tender sejak diumumkan 24-31 Agustus 2018 hingga pengumuman pemenang tender 7 September 2019 dan dinyatakan sebagai pemenang tender gerah dengan keputusan tiba-tiba yang diambil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat.
‘’Proyek pengadaan meubeler SD/SMP se-Kabupaten Lombok Barat ini sudah melalui proses panjang. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar, diproses di tingkat Sekda, Bupati Lombok Barat dan TPAD, diajukan ke Komisi DPRD yang membidangi pendidikan, dan diparipurnakan di DPRD Lombok Barat sehingga disetujui proyek dengan anggaran Rp 2 miliar. Proses yang sedemikian panjang dan melelahkan pemerintah Lombok Barat tiba-tiba dibatalkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat,’’ kata Amri SH, Kuasa Hukum CV Warna Bhumi ketika menggelar jumpa pers di Mataram, kemarin.
Amri yang didampingi Abdul Hafidz SH dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Abdul Hafidz SH dan Rekan sangat menyesalkan tindakan pembatalan proses tender yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Lombok Barat. Amri mengatakan, CV Warna Bhumi sebagai pemenang tender seharusnya sudah menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada tanggal 12-13 September 2018. Dan 14-27 September seharusnya penandatanganan kontrak. Sebab Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 85 mengatakan apabila lima hari ditetapkan pemenang, maka hari keenam harus diterbitkan SPPBJ. ‘’Tetapi yang terjadi, tidak ada diterbitkan SPPBJ, malah surat pembatalan yang dibuat tanggal 17 September 2018. Ada apa dibalik ini,’’ kata Amri penuh curiga.
Adapun alasan Dinas Pendidikan Lombok Barat membatalkan proyek tersebut karena keadaan fiscal daerah pasca gempa. Padahal, kata Amri, ketika pihaknya hearing dengan Bupati Lombok Barat membicarakan proyek ini urgen untuk kemajuan pendidikan, pihak CV Warna Bhumi menawarkan solusi pembiayaan siap ditalangi CV Warna Bhumi dan dibayar pada tahun anggaran berikut (2019). Solusi ini sudah disetujui bupati sehingga dibuat surat perjanjian. ‘’Ini kepala dinas hebat sekali membatalkan proyek yang sudah disetujui eksekutif (bupati) dan DPRD Lombok Barat. Kalau begini, saya juga mau jadi Kepala Dinas Pendidikan,’’ kata Amri yang pernah duduk di lembaga DPRD Kabupaten Sumbawa sebagai anggota DPRD setempat.
Atas tidak kunjung diterbitkannya SPPBJ tersebut, CV Warna Bhumi masih melakukan berbagai upaya mediasi. Antara lain bersurat ke Sekretaris Daerah Lobar meminta agar persoalan ini dicarikan jalan keluar. ‘’Ini uang negara yang proyeknya ditenderkan. Proses ini sudah diketahui di seluruh Indonesia karena online. Pemenang juga sudah diketahui dan diumumkan. CV Warna Bhumi sebagai pemenang tender tentu merasa dirugikan secara nama baik, moril dan materil,’’ kata Amri.
Herannya, Sekretaris Daerah Lombok Barat pada tanggal 7 November 2018 justru serta merta menerbitkan surat yang ditujukan kepada CV Warna Bhumi yang inti suratnya adalah bahwa pengadaan meubeler SD/SMP Dinas Dikbud Lombok Barat tidak dapat ditindaklanjuti KPA/PPK.
Karena itu, pada 14 November 2018 CV Warna Bhumi melalui penasehat/kuasa hukum menyampaikan somasi kepada Sekda Lobar, KPA dan PPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat yang pokok somasinya menuntut dicabut Surat Penghentian Proyek Meubeler SD/SMP Dikbud Lobar. Dan meminta proyek tersebut dilanjutkan ke penetapan SPPBJ dan kontrak kerja. ‘’Kalau tidak diindahkan, kami akan melanjutkan ke proses hukum,’’ ancamnya. (dm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here