Beranda Lombok Timur Tanggapan Dewan Sikapi Rencana Bupati Ingin KLS Terbentuk

Tanggapan Dewan Sikapi Rencana Bupati Ingin KLS Terbentuk

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA ASET: Dam Pandan Duri, salah satu aset Lotim bagian selatan yang sejak lama diwacanakan menjadi lokasi pusat pemerintahan jika KLS berhasil terwujud.

Bentuk Komite Sesuai Aturan, Tetap Koordinasi Provinsi

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Lombok Selatan (KLS), kembali digelorakan Bupati Lotim HM Sukiman Azmy. Namun belum jelas, apakah akan bentuk komite baru, atau kembali membangkitkan komite lama.
MUHAMAD RIFA’I – LOTIM
PERIODE pertama HM Sukiman Azmy memimpin Kabupaten Lombok Timur (Lotim), sejak itu mengeluarkan kebijakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), yakni Kabupaten Lombok Selatan (KLS). Ketika itu, dibentuk Komite Pemekaran Kabupaten Lombok Selatan (KPKLS) yang dipimpin H Ismail Husni.
Namun saat proses persiapan berkas persyaratan dan sudah berjalan jauh, keluar kebijakan presiden, melakukan moratorium. Sejak itu pula, berbagai upaya dilakukan komite tetap kandas. Hanya beberapa daerah yang ditetapkan sebagai DOB. Di tengah proses itu pula, terjadi pergantian pemimpin daerah ini. Dari tangan HM Sukiman Azmy, ke tangan H Moch Ali Bin Dachlan.
Pada masa periode Ali BD, tetap bertahan tidak akan memekarkan KLS. KLS akan disetujuinya, jika Kecamatan Montong Gading dan Sikur tidak masuk dalam rencana KLS. Seiring perkembangan waktu, Ketua Komite pun diganti, dari H Ismail Husni kepada H Lalu Mesir Suryadi. Mesir Suryadi dipercaya bisa mewujudkan harapan terbentuknya KLS, karena dianggap berhasil memekarkan Kabupaten Lombok Utara. Akan tetapi tetap saja, dalam perjalanannya itu menjadi stagnan, karena moratorium pemerintah pusat kala itu.
Saat ini, di bawah kepemimpinan Bupati HM Sukiman, semangat membentuk DOB KLS tidak padam. Semangat itu kembali digelorakan. Bahkan, dianggarkan sebesar Rp 1 miliar. Hanya saja, belum jelas siapa yang akan dibentuk dalam jajajaran komite nanti. Apakah dari kalangan masyarakat, atau justru dari birokrat. Digelorakannya kembali pemekaran KLS ini, mendapat dukungan penuh dari DPRD Lotim.
Karena sejak periode lalu, pemekaran KLS ini sangat diharapkan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efek pemekaran daerah, tentu besar karena disamping membuka lapangan pekerjaan baru, juga pelayanan akan lebih dekat pada masyarakat. Bagaimana pun, Lotim ini cukup luas yang hanya ditangani dengan pendapatan sekitar Rp 2,5 triliun.
Menurut Ketua DPRD Lotim, Raden Rahadian Soedjono, pemekaran wilayah itu sesungguhnya menjadi domain Pemerintah Daerah (Pemda) Lotim. Seperti apa peran komite, Sumber Daya Manusia (SDM) komite, apakah dari birokrat atau masyarakat, akan diperdalam dan dipertanyakan dewan. Pembentukan komite, harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Karena KLS ini merupakan janji Bupati terpilih, dan sudah ditunjukkan dengan alokasi anggaran untuk komite sebesar Rp 1 miliar, yang tertuang dalam KUA PPAS tahun anggaran 2019. Tentu kata Raden, janji itu sangat diapresiasi. Apa pun itu dalam bentuk untuk percepatan pemekaran wilayah, dewan akan tetap mendukung.
Kalau sebelumnya ucap Raden, komite ada dua yakni ada dari DPR RI, ada pula di pemerintah pusat. Namun sekarang ini, dengan ditutupnya keran dari DPR, tentunya peraturan perundang-undangan, aturan main pemekaran wilayah itu terpusat di pemerintah. Terkait pembentukan komite, disarankannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai siapa saja di dalam komponen komite tersebut. Sudah menjadi kewajiban dewan, melanjutkan keputusan dewan, terkait persetujuan pembentukan KLS. “Yang menjadi titik tekan kami, Pemda harus berkoordinasi dengan pemerintah di atasnya yakni pemerintah Provinsi NTB. Karena pemekaran daerah ini, juga salah satu wewenang provinsi sebagai wakil pusat. Sehingga, kaitan dengan komponen, struktur dan tugas, silakan dikoordinasikan dengan Provinsi,” saran Raden. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here