Beranda Lombok Barat Dewan Desak Kepala BPBD Diganti

Dewan Desak Kepala BPBD Diganti

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA Hj Nurhidayah

LOBAR —Desakan dilontarkan kalangan dewan Lombok Barat (Lobar) agar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar diganti. Alasannya, Kepala BPBD saat ini sudah terlalu menjabat. Ditambah secara usia sudah tak muda lagi. “Sudah saya sarankan ke Bupati, untuk mengganti Kepala BPBD dengan sosok yang lebih energik. Kalau bisa lebih muda,” ujar anggota DPRD Fraksi Gerindra Lobar, Hj Nurhidayah saat ditemui di DPRD Lobar, kemarin.
Politisi berjilbab ini punya alasan ingin mengganti Kepala BPBD. Dalam penanganan bencana dengan kondisi darurat diperlukan tenaga ekstra. Sehingga dibutuhkan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang cekatan, energik hingga responsive.
Mengenai nihilnya anggaran kedaruratan di BPBD, anggota Komisi II ini menyebut jika sudah dianggarkan pada APBD murni 2019 mendatang. Bahkan besarannya meningkat 500 persen dari tahun lalu. Yakni dari Rp 1 miliar di tahun 2018 menjadi Rp 5 miliar di APBD 2019. “Itu dana cadangan untuk darurat ketika bencana,” jelasnya.
Namun, anggaran itu tidak termasuk penanganan pascabencana gempa. Sebab, bantuan penanganan bencana sudah menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Seperti untuk penanganan kerusakan sekolah, Puskesmas hingga aset pemerintahan. “Melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) hampir Rp 120 miliar,” sambungnya.
Dengan penambahan dana kedaruratan itu, ia meminta BPBD mengedepankan kualitas pencegahan bencana. Termasuk dalam pembuatan talud guna mencegah bencana longsor. Mengingat di Lobar terdapat enam kecamatan berpotensi terjadi longsor dan banjir. Yakni Kecamatan Gunung Sari, Batulayar, Lingsar, Narmada, Lembar dan Sekotong.
“Kajian teknisnya, BPBD harusnya lebih paham. Terutama untuk daerah-daerah rawan longsor. Kemudian pencegahan dengan pembangunan talud, kualitasnya harus lebih baik lagi,” sarannya.
Adapula anggaran Rp 5 miliar yang bisa dialokasi untuk alat pendeteksi longsor. Bisa dipasang di wilayah Guntur Macan Gunung Sari. Jika kabupaten tidak mampu, bisa dilakukan sharring dengan BPBD Provinsi NTB. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here