Beranda Mataram Bakdo HMI Siap Kawal Kasus Nuril

Bakdo HMI Siap Kawal Kasus Nuril

BERBAGI
TONI/RADAR MANDALIKA AKSI BELA NURIL: Bakdo HMI usai mengelar aksi solidaritas menyikapi kasus hukum yang menimpa Baiq Nuril Makmun.

MATARAM -Badan Koordinasi (Bakdo) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) siap ikut mengawal kasus Nuril. Bahkan, Bakdo HMI telah menggelar aksi solidaritas berupa pengumpulan seribu koin. Serta pembakaran 10 ribu lilin di perempatan Bank Indonesia (BI) Mataram, Rabu (21/11) malam.
Korlap aksi, Imam Wahyudin mengatakan, aksi ini digelar karena kasus Baiq Nuril Makmun terindikasi unsur kriminalisasi. Bahkan dalam kesaksian persidangan, Nuril digiring paksa dalam dinamika komunikasi yang tidak wajar karena mengandung unsur pelecehan seksual verbal. “Putusan hukuman yang dijatuhkan kepada Nuril sangat bertentangan dengan nalar sosial umum. Karenanya kami akan memberikan dukungan moral, dan siap membela hak-hak kewarganegaraan Nuril agar diberlakukan sama di mata hokum,” tegas Imam yang juga pengurus Bakdo Bali Nusra bidang Wasekum Hukum dan HAM.
Imam juga menilai, putusan hakim Mahkamah Agung (MA) terhadap Nuril dengan enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan, sangat keliru. Hakim dituding tidak memperhatikan peristiwa hukum dan bukti-bukti yang menguatkan fakta hukum yang mengarah pada kronologi kejadian sebenarnya.
Aksi pembakaran lilin dilakukan karena ia melihat keadilan di Indonesia semakin meredup. Bakdo Nusra bergerak sesuai tujuan HMI, yakni ikut terlibat mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhai oleh Allah SWT.
Sementara Ketua Formatur HMI cabang Mataram, Andi Kurniawan menegaskan, penegakan hukum atas kasus yang menimpa Nuril harus mengacu pada kebenaran hukum. ”Sejatinya penegakan hukum harus mengacu pada asas equality before law tidak memihak kelompok masyarakat tertentu. Hukum juga tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” tegasnya.
Ketua Bidang PTKP Bali Nusra, Furkan berharap kasus ini bisa segera menemukan titik terang. Tidak terlihat penegakan hukum ngambang dan cenderung diskriminatif terhadap siapapun. Dengan betul-betul memperhatikan tiga tujuan hokum. Yakni kepastian, kemanfaatan dana keadilan hokum. “ini juga harus menjadi pembelajaran bagi para penegak hukum,” ujarnya. (cr-ton/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here