Beranda Lombok Barat Warga Langko Protes Skor Pilkades

Warga Langko Protes Skor Pilkades

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA PROTES: Ratusan warga Desa Langko mendatangi kantor desa setempat, kemarin.

LOBAR —Perubahan Peraturan Bupati (Perbup) terkait skor dalam Pemilihan Kepada Desa (Pilkades), terus menuai polemik. Setelah memicu kemarahan warga Desa Kebon Ayu Gerung, giliran warga Desa Langko Kecamatan Lingsar yang mendatangi kantor desa setempat, kemarin.
Ratusan warga pendukung beberapa bakal calon kades itu menganggap, Perbup baru itu tidak adil. Sebab calon yang mereka dukung tersingkir akibat aturan skor. Terlebih lagi, Perbup itu keluar di tengah jalan. Hingga memicu pertanyaan dan membuat warga tidak terima.
Aksi warga bisa diredamkan aparat kepolisian, serta dilakukan mediasi. “Kalau Perbup ini mau adil ke masyarakat, harusnya keluar satu tahun sebelumnya,” ujar salah satu bakal calon, Rusdi.
Perbup itu tidak pernah disosialisasikan ke masyarakat. Sehingga bermunculan calon lain yang diduga sebagai calon boneka. Di Desa Langko, pendaftarnya sembilan orang. Akibat aturan skor, dirinya bersama dua kandidat lain berada di posisi tiga terbawah. Padahal jika melihat pengalaman, ketiga bakal calon (bacalon) itu pernah menempati sejumlah jabatan di pemdes setempat. “Ini suara masyarakat yang protes, bukan dari kami saja,” ujarnya.
Hal senada disampaikan bacalon lainnya, Mawardi. Aksi yang dilakukan ini bentuk protes masyarakat Langko yang tidak menerima keberadaan Perbup itu. Bahkan panita Pilkades di kabupaten, kecamatan hingga desa, dianggap kurang memahami bahasa hukum. Sehingga Perbup ini dianggap tidak adil dalam pelaksanaan di masyarakat. “Cara menerjemahkan Perbup itu oleh panitia, dianggap tidak tepat oleh masyarakat,” kritiknya.
Panitia juga dinilai tidak berupaya melakukan kajian dengan berkonsultasi ke kabupaten. Serta tidak mengklarifikasi ketika terjadi multitafsir terhadap isi Perbup tersebut. “Jika syarat calon harus menggunakan tingkat pendidikan, maka harus melihat kesesuaian tingkat kualifikasi pendidikan tinggi yang relevan dalam bidang kepemerintahan,” tegasnya.
Jika tuntutan tidak dikabulkan, warga mengancam tidak akan datang memilih. Panitia Pilkades juga diminta menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal, serta professional dalam mengawal Pilkades yang damai.
Menanggapi protes warga, Ketua Panitia Pilkades Muslim berjanji akan konsultasi ke Pemkab Lobar terkait hal itu. Apapun hasilnya akan segera disampaikan kepada masyarakat dalam waktu 1×24 jam, sesuai tuntutan dmasyarakat.
Sementara itu, Plt Camat Lingsar, H Hamka, mengatakan, pelaksanaan Pilkades tanggungjawab BPD. Sebab panitia dibentuk oleh BPD. Terkait pengatur skor, pihaknya tidak bisa mengambil keputusan. Mengingat hal itu menjadi wewenang panitia kabupaten.
“Setelah kami terima tuntunan masyarakat, nanti dikonsultasikan ke panitia kabupaten,” janjinya. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here