Beranda Headline Rompi Tahanan Jaksa Belum Dipasangkan

Rompi Tahanan Jaksa Belum Dipasangkan

BERBAGI

Jaksa Ingin Tahu Sumber Kekayaan Supardi Yusuf

PRAYA—Rompi tahanan milik Kejari Lombok Tengah batal melekat di tersangka kasus dugaan korupsi ADD bahkan DD tahun 2017 Supardi Yusuf. Mantan Kades Pengembur, Kecamatan Pujut ini tidak langsung ditahan jaksa usia pemeriksaan, kemarin.
Dalam pemeriksaan atas status tersangka itu, Supardi Yusup datang sekitar pukul 09.00 Wita menggunakan pakaian lengan panjang dan didampingi pengacaranya. Supardi kemudian menjalani pemeriksaan hingga pukul 12.00 Wita di ruang Kasi Pidsus. Jaksa tidak menahan Kades dua periode itu dengan alasan masih ada yang harus dilengkapi.
Kasi Pidsus Loteng, Hasan Basri membenarkan pemeriksaan Supardi Yusuf sebagai tersangka. Dia mengaku, bahwa pemeriksaan yang dilakukan untuk melengkapi berkas yang sudah ada. “Ini baru pemeriksaan pertama dalam status tersangka,” terang Hasan Basri, kemarin.
Hasan menegaskan, saat pemeriksaan mantan Kades ini dicecar 30 pertanyaan yang menyangkut sumber kekayaannya maupun dokumen lainnya. Sehingga, untuk menujukkan ini, jaksa memberikan waktu seminggu ke mantan kades untuk menunjukan data atau dokumen yang dibutuhkan jaksa.
“Makanya kita tidak tahan,” katanya.
Data kekayaan yang dimaksud misalnya, kendaraan dan rumah serta tanah yang dimiliki oleh Supardi Yusuf harus jelas didapatkan dari mana, dan memilikinya dari tahun berapa. Sebab, dalam kasus yang mejeratnya kerugian negaranya cukup besar.
“Kami tinggal menunggu dokumen itu saja,” jawabnya.
Selan itu, pihaknya juga tidak akan melakukan pencekalan kepada mantan kades tersebut, karena memang dia hingga sekarang masih koperatif memenuhi panggilan jaksa. “Saya yakin mantan kades tidak akan melarikan diri,” yakin dia.
Hasan mengaku, pihaknya menetapkan mantan kades ini sebagai tersangka setelah dinyatakan cukup alat bukti dengan memeriksa 32 orang saksi. Dimana dalam pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya, pihak jaksa menemukan sejumlah proyek yang diduga fiktif atau tidak dikerjakan. Bahkan, sejumlah proyek juga ditemukan kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Diantara proyek tersebut seperti pengerjaan Posyandu, sumur bor dan proyek yang lainnya di desa itu diduga tidak dikerjakan.
Dari sejumlah proyek tersebut, berdasarkan LHP BPK terdapat Kerugian Negara sebesar Rp 800 Juta. Namun sebelumnya, bendahara Desa Pengembur L Sapoan mengembalikan temuan kerugian negara sebanyak Rp 180 juta. Untuk sisa dari total temuan kerugian yang belum dikembalikan masih sekitar Rp 600 juta.
Sementara itu, Supardi Yusuf belum ada keterangan apapun kepada media sampai berita ini diturunkan. Nomor ponsel dihubungi tidak aktif.(jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here