Beranda Headline Silakan Tindak yang Tak Mau Dibina

Silakan Tindak yang Tak Mau Dibina

BERBAGI
DOK/RADAR MANDALIKA EVALUASI: Tim TP4D sedang melakukan evaluasi administrasi APBDes di Jonggat, belum lama ini.

PRAYA —Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Lombok Tengah, Sahim mempersilakan aparat penegak hukum (APH) menindak kepala desa yang tidak mau dibina. Sebab, dengan regulasi yang ada, APH sudah banyak melakukan pembinaan ke desa yang barang tentu sangat menguntungkan Pemdes, khusus bagi Kadesnya. Seperti contoh sebut Sahim, pembinaan dan bimbingan dari kejaksaan melalui Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Menurutnya, keberadaannya sangat membantu pengelolaan keuangan di desa.
Oleh karena itu, jika keberadaannya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh desa. Dan acuh tak acuh terhadap arahan dan bimbingan, ia mempersilakan agar lebih baik ditindak saja ketimbang menjadi APH.
“Saya rasa teman-teman wartawan tahu Kades itu, sebentar lagi mereka jadi tersangka,” cetusnya.

Terpisah, Kasi Intel Kejari Loteng, Feby Rudi Purwanto menegaskan, secara kelembagaan maupun melalui TP4D pihaknya sudah maksimal melakukan pembinaan, bimbingan dan arahan ke Pemdes untuk bagaimana menjalankan pengelolaan keuangan yang baik. Tentu sesuai dengan regulasi yang ada. Namun demikian, jika itikad baik adanya lembaga ini tidak dimaknai serius oleh desa. Ia mengaku, tidak bisa memaksakan desa untuk selalu patuh terhadap aturan yang ada. Lebih jauh, Feby menerangkan, selama ini di sebagian desa pihaknya selalu memberikan solusi ketika dalam proses pengelolaan keuangan desa terdapat indikasi melanggar hukum. Dengan harapan, tidak ada lagi Pemdes berurusan hukum dengan APH.
“Tapi ya kalau sudah kita kasih tahu mereka (Kades, Red) tidak mau mengelola keuangannya dengan baik. Proses hukum jadi pilihan,” kata Feby. (tar/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here