Beranda Headline Kepala DPMPD Dukcapil NTB Buka Suara

Kepala DPMPD Dukcapil NTB Buka Suara

BERBAGI
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA H Ashari

MATARAM – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, H Ashari buka suara soal desas-desus pergantian Kepala Dukcapil Lombok Tengah. Dimana, dugaannya melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 76 tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat pada Unit Kerja yang menangani urusan administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Katanya, dia memaklumi jika ada kabar dugaan pelanggan tersebut, sebab khusus Dukcapil sendiri memiliki satu aturan khusus yang langsung diatur oleh Mendagri. Dalam hal ini, Bupati/Walikota memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala Dukcapil di daerah tersebut, tentunya sesuai prosudur namun demikian khusus untuk Dukcapi masuk dalam dasar hukum Lex specialis derogat legi generali yaitu, mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
Ashari menjelaskan, pengangkatan Kepala Dukcapil dijelaskan dengan dasar hukum pada angka 1 pada Bab VIII A pasal 83A ayat (2) UU Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan Pejabat Struktural pada unit kerja yang menangani urusan adminitrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati/Walikota melalui gubernur. Angka 2 kata dia, Permendagri Nomor 76 tahun 2015 Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat pada Unit Kerja yang menangani urusan adminitrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota ditanggapi Provinsi NTB.
Berdasarkan pasal 4 Permendagri No 76 tahun 2015 Bab II pasal 2 diterangkan pada angka 3 Menteri Berwenang mengangkat dan Memberhentikan Pejabat pada unit yang menangani urusan adminitrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota ditanggapi Provinsi NTB. Selanjutnya, pada angka 6 pejabat pada unit yang menangani urusan adminitrasi Kependudukan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Adminitrator dan Jabatan Pengawas.
Berdasarkan pada Permendagri No 76 tahun 2015 Bab II pasal 6 dijelaskan pada angka 7 Bupati/Walikota mengusulkan pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud ayat 1 sebanyak tiga (3) nama calon kepada gubernur NTB paling lama 7 hari setelah diterima dari Panitia Seleksi Jabatan Kabupaten/Kota dengan melampirkan berkas persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Kemudian pada angka 8 disebutkan guberur menyampaikan usulan sebagaiman dimaksudkan pada ayat 2 kepada Menteri paling lama 7 hari setelah diterima dari Bupati/Walikota.
“Pada angka 9, Menteri memilih satu dari tiga nama calon yang diusulkan sebagaiman dimaksud pada ayat 3 untuk ditetapkan dan Menteri menetapkan pejabat sebagaiaman dimaksud pada ayat 4 paling lama 14 hari sejak usulan diterima dengan keputusan Menteri,” terangnya pada Radar Mandalika, kemarin.
Dari aturan tersebut, Ashari menyederhanakan dimana meski ada wewenang Bupati/Walikota untuk memberhentikan dan mengangkat pejabat pada unit ururusan adminitrasi kependudukan, tentu harus mengusulkannya kepada Menteri melalui gubernur lalu gubernur menindaklanjutinya kepada Menteri yang pada akhirnya menteri mengambil keputusan siapa dari tiga nama calon itu ditetapkan.
“Apakah mekanisme tersebut sudah dilakukan oleh Pemkab Lombok Tengah, maka kami jawab ia. Karena jauh hari sebelumnya Bupati bersurat ke Menteri yang isinya mengajukan tiga nama kepala Dukcapil melalui kami di provinsi,” tegasnya.
Dengan adanya keputusan dari Mendagri kata dia, pihaknya langsung datang ke Lombok Tengah menemui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lombok Tengah mengingat gubernur sebagai perpanjangan tangan pusat dimana ketika surat penetapan itu sudah dikirim, tentu pihaknya turun memastikan langsung agar pemerintah setempat bisa menjalankan putusan Menteri. Sementara jika orang yang diputusakan pusat lantas berbeda orang yang dilantik oleh Bupati Loteng itu, bukan menjadi ranah Provinsi mengingat surat putusan itu tidak disampaikan ke Provinsi oleh Mendagri melainkan langsung disampaikan kepada Bupati Lombok Tengah.
“Kalau ada hal-hal lain yang dilihat mengganjal silahkan ditanya ke Pemda. Suratnya langsung di sana,” tutupnya .(cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here