Beranda Lombok Barat UMK Diusulkan Rp 2,013 Juta

UMK Diusulkan Rp 2,013 Juta

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA Rusditah

LOBAR —Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lombok Barat (Lobar) tahun 2019 naik menjadi Rp 2,013 juta. Sesuai hasil rapat keputusan Dewan Pengupahan Kabupaten Lobar, menetapkan UMK Lobar naik 10,8 persen dari UMK 2018 Rp 1,8 juta. Kenaikan itu sudah disepakati para pengusaha dan serikat pekerja yang ada di Lobar.

“UMK sudah selesai dibahas. UMK Lobar di atas UMP (upah minimum provinsi),” kata Kepala Seksi (Kasi) Pengupahan dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Lobar, Agung Eko Putra, kemarin.
Jika dibandingkan UMP, UMK Lobar lebih tinggi satu digit. Dimana UMP NTB sebesar Rp 2.012.000, sedangkan UMK Lobar Rp 2.013.000. “Beda sedikit dengan UMP,” ucapnya.
Kepala Disnaker Lobar, Rusditah menambahkan, kenaikan UMK sudah melalui berbagai pertimbangan yang panjang. Termasuk melihat kondisi industry pariwisata pascagempa, sempat terpuruk.
Meski demikian, Disnaker berusaha menyakinkan para pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Di sisi lain, Pemkab Lobar terus berupaya membangkitkan ekonomi dan industri pariwisata di Lobar. Terutama di wilayah Senggigi yang menjadi pusat pariwisata. “Kita tidak tinggal diam, untuk memajukan pariwisata Lobar,” ujarnya.
Disnaker memiliki alasan sehingga terus berupaya meyakinkan para pengusaha itu. Berbagai event dan festival terus digelar Pemkab Lobar, demi menarik kembali kunjungan wisatawan pascagempa. Semisla Festival Pesona Senggigi, Mekaki Marahon, hingga Sepeda Nusantara. Menyusul Senggigi Sunset Jazz yang siap digelar bulan depan. Serta upaya lainnya, untuk menghidupkan wisata desa yang ada di Lobar. “Dengan segala upaya yang dilakukan tersebut, pengusaha mengerti. Ssehingga berusaha untuk memahami dan mau menaikkan UMK tahun 2019,” sambungnya.
Kenaikan UMK tahun 2019 sebesar 194 ribu itu tentunya memperhatikan kondisi inflasi, pendapatan bruto, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan kondisi ekonomi pada saat ini. Hasil kesepakatan kenaikan UMK itu akan diusulkan kepada Bupati. Kemudian dikirim ke Gubernur NTB untuk ditetapkan. “UMK ditetapkan Gubernur. Kita hanya mengusulkan,” tegasnya.
Mengenai pengawasan penerapan UMK, Rusditah menegaskan, tidak ada perusahaan yang boleh membandel. Apalagi tidak membayar pekerja sesuai UMK yang sudah ditentukan. “Kalaupun ada perusahaan yang merasa belum siap membayar sesuai UMK yang baru, perusahaan boleh mengajukan permohonan penangguhan untuk sementara,” pungkasnya. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here