Beranda Lombok Barat AKAD Sarankan Perbup Baru Dicabut

AKAD Sarankan Perbup Baru Dicabut

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA M Zaini

LOBAR —Perubahan Peraturan Bupati (Perbup) terkait skor dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), terus menuai pro kontra. Kali ini, Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lombok Barat (Lobar) mengkritisinya. Dengan adanya skor, dinilai AKAD akan mengundang konflik sebelum pelaksanaan Pilkades.

Ketua AKAD Lobar, M Zaini tak heran jika nantinya muncul “ojek” politik untuk menjegal calon lain akibat adanya skoring itu. Sebab, nilai pengalaman kerja BPD yang lebih tinggi dari Sekdes. “Itu sudah mengundang konflik dari awal. Saya yakin sudah ada indikasi ojek politik untuk menggugurkan calon lain,” ujar Zaini yang dikonfirmasi, kemarin.
Kades Babussalam ini menyarankan kepada panitia kabupaten untuk menggunakan tes. Seperti Pilkades terdahulu. Jika calonnya lebih dari lima, maka digunakan sistem tes. Tanpa melihat point dari peserta. Hal ini dinilainya lebih adil dan memberikan peluang bagi calon lain untuk berkontestasi. “Semua ikut tes, semua punya kesempatan. Jadi teman-teman yang merasa mampu mencalonkan diri sebagai Kades, akan terukur pengetahuannya melalui tes,” jelasnya.
Selain itu, penilaian dan pengumuman hasilnya dilakukan transparan. Sehingga potensi konflik bisa diminimalisir. Sebaliknya jika menggunakan skor, akan menimbulkan pertanyaan. Contoh saja pada skor pendidikan antara SMP dengan SMA, dirasa tidak ada pembedaan. Sama-sama memiliki kemampuan baca tulis, berhitung dan berpikir. “Kalau kaitannya spesifikasi penjurusan seperti sarjana, misalnya sarjana administrasi. Nah itu baru betul pointnya tinggi,” jelasnya.
Indikator skor itu harusnya benar-benar dikaji pemerintah, agar tidak ada bermnuculan kades yang justru pandai “bermain”. Seharusnya pengalaman Pilkades terdahulu menjadi referensi. “Jangan sampai Perbup ini terkesan dipaksakan, karena mepetnya waktu,” kritiknya.
Ia menyarankanPerbup itu lebih baik dicabut saja, kemudian menggunakan sistem tes. Kemudian dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran, agar para calon lain dapat turut berkontestasi dalam Pilkades. “Kita harap pemerintah fokus terhadap desa. Karena desa ini menjadi penyangga kabupaten. Kalau desa terbangun dengan baik maka kabupaten pun akan baik,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan seorang calon incumbent Pilkades Taman Ayu, Djunaidi. Menurutnya, sistem tes lebih baik diterapkan. Jikapun nantinya ada kesamaan nilai hasil tes, barulah digunakan skore itu sebagai penambah nilainya.
Terkait lebih tingginya skor BPD dari Sekdes, Bupati Lobar H Fauzan Khalid punya pertimbangan sendiri. Ia menganalogikan BPD seperti anggota Muspida di tingkat kabupaten. Atau seperti DPRD namun di tingkat desa.
Ia mengatakan, peraturan tidak ada yang sempurna. Namun ia meminta kepada panitia Pilkades untuk lebih berkreasi terkait hal itu. “Di peraturan itu tidak bisa disebutkan satu-satu karena tebalnya. Cuma bisa dipakai analoginya,” jawabnya singkat. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here