Beranda Praya Metro Jaksa Temukan 10 Ribu Hektare Lahan Fiktif

Jaksa Temukan 10 Ribu Hektare Lahan Fiktif

BERBAGI

Kasus Bibit Kedelai Tahun 2017

PRAYA—Kasus dugaan korupsi pengadaan bibit kedelai tahun 2017 di Dinas Pertanian Lombok Tengah (Loteng) terus bergulir di Kejari Loteng. Lebih mengejutkan lagi, temuan jaksa saat turun ke lapangan, sekitar 10 ribu hektare (ha) luas lahan yang diklaim sebagai lahan tempat menanam kedelai, lahan itu diduga fiktif. Ini temuan di lima kecamatan.
Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri mengaku terkejut atas hasil temuannya di lapangan. Dimana, lahan yang dimaksud untuk menanam bibit kedelai bantuan sosial (bansos) dengan pagu anggaran 12 miliar lebih, nyaris tak sesuai dengan data yang disajikan dinas. Sebab, juklak juknis lahan lokasi penanaman merupakan lahan kering.
“Memang ada lahan kering pada musim hujan. Kalau memang yang dimaksud merupakan lahan di bukit maupun pergunungan, tapi selama ini saya lihat mereka tidak menanam kedelai, malah padi serta jagung,” ungkap Hasan Basri, kemarin.
Sehingga, untuk mengetahui kebenaran terkait lahan itu, pihaknya sudah melayangkan pemanggilan kembali ke lima Kepala UPT Pertanian di lima kecamatan. Hanya saja, semua Kepala UPT yang dipanggil hingga sekarang masih belum datang untuk dimintai keterangan.
“Mereka janji datang untuk menjelaskan terkait lahan itu. Namun hingga sekarang mereka belum hadir –hadir ini,” keluhnya.
Hasan membeberkan, pihaknya juga telah memeriksa sekitar 316 kelompok tani penerima bantuan benih kedelai dengan total luas lahan penerima manfaat mencapai sekitar 10 ribu hektare. Mereka ditanya apakah memang punya lahan pertanian yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi memang ada sebagian yang mempunyai lahan dan ada yang tidak. Belum lagi, pihaknya pertanyakan apakah bisa kedelai ditanam pada musim hujan.
“Sepengetahuan saya, kedelai di tanam setelah selesai panen dan kondisi cuaca memang sudah mulai masuk pada musim kemarau,” bebernya.
Sementara ini, dalam kasus ini jaksa terus melakukan pendalaman. Bahkan, soal kerugian negera belum bisa disimpulkan ketika pihak BPK belum melakukan audit dan mengeluarkan hasilnya.
“Kalau sudah ditemukan jumlah luas lahan tersebut akan sangat gampang BPK untuk melakukan perhitungan kerugian negara,” yakin dia.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Loteng, Feby Rudy menambahkan, pihaknya sudah rapat gelar perkara mengenai kasus bibit kedelai bahkan bantuan alat pertanian itu. Dua kasus ini akan tetap lanjut.
“Untuk kasus kedelai memang masih menunggu hasil audit BPK saja,” katanya. (jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here