Beranda Lombok Barat Perubahan Perbup Skor Dikritik

Perubahan Perbup Skor Dikritik

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA DIKRITIK: Inilah Perbup baru terkait skoring bagi para calon kades dalam Pilkades Lobar serentak

LOBAR —Perubahan atas Peraturan Bupati (Perbup) nomor 9 tahun 2018 tentang pemilihan kepala Desa (Kades), menuai kritik. Khususnya pada perubahan lampiran untuk skoring terkait pengalaman kerja di bidang pemerintahan desa (Pemdes), dirasa tidak adil. Karena skor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih tinggi dari Sekretaris Desa (Sekdes). Hal itu berpeluang memunculkan kemungkinan terjadinya ojek politik, untuk menjegal calon lain. Dengan memasang calon lain yang berpendidikan tinggi dan pengalaman lebih banyak.
“Ada mantan anggota BPD yang dipasang sebagai ojek politik untuk menjegal calon lain,” ujar salah satu Kadus di Desa Kembon Ayu Kecamatan Gerung, Sahdan, kemarin.
Beberapa panitia pilkades dan pemerintah desa juga kebingungan dengan Perbup baru itu. Gara-garanya, lampiran perubahan skoring itu hanya disampaikan melalui WhatsApp (WA), tanpa adanya sosialisasi. Sehingga memunculkan pertanyaan, apakah perubahan hanya pada lampiran skoring saja atau ada penambahan ketentuan baru. Seperti yang terjadi di Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi.
“Di Desa Karang Bongkot, pendaftaran (calon kades) masih berjalan sampai 14 November. Hari ini saja (Kemarin, red) sudah lima orang mendaftar. Kemungkinan bertambah,” ungkap Wakil Ketua BPD Karang Bongkot, Zulfahmi.
Meski pihak desa mengharapkan calon yang mendaftar tidak bertambah, karena sudah jelas jika melebihi lima maka skoring akan digunakan. Sedangkan, ketentuan skor yang dipegang pihaknya ada dua. Yaitu ketentuan lama yang telah resmi diterima secara tertulis, dan perubahan baru dalam Perbup yang diterima melalui WA. Sehingga, pihaknya masih menganggap lampiran itu belum resmi.
Mengenai kemungkinan pendaftar lebih dari lima, Zul mengatakan, akan tetap menerimanya. Namun, pihaknya akan langsung dikonsultasi dengan panitia kabupaten. BPD dan panitia meminta agar aturan itu segera diperjelas. Bila perlu dilakukan sosialisasi langsung ke desa. “Kalau ada aturan baru segera turun sosialisasikan, karena ini waktunya tinggal sebulan,” sarannya.
Kritikan juga disampaikan Wakil Ketua III DPRD Lobar, H Sulhan Muhlis Ibrahim. Sistem skoring dinilai terlalu subyektif. Bahkan ia mempertanyakan dasar mengapa lebih tinggi skoring BPD daripada Sekdes. “DPMD, Kabag Hukum dan Asisten 1 beralasan, aturan ini sudah disampaikan, disetujui dan disosialisasikan di tingkat BPD, hingga panitia tingkat pemilihan,” ungkapnya.
Seharusnya, kata dia, skoring ini bukan satu-satunya cara membatasi jumlah calon. Jika melihat kabupaten lain seperti Lotim dan Loteng, membatasi calon dengan cara pengumpulan KTP.
“Kita lihat, BPMD tidak mau ribet kerjanya melakukan pembinaan terkait Pilkades ini,” tukasnya.
Politisi PKB ini meminta kepada masyarakat maupun pihak yang merasa keberatan terhadap skoring itu untuk bersurat. Sehingga pihaknya bisa melakukan pengkajian dengan memanggil eksekutif guna membahasnya. “Harus ada jalan keluarnya. Kita tunggu permintaan hearing dari panitia atau masyarakat yang keberatan,” imbuhnya.
Hal senada dilontarkan anggota DPRD Lobar lainnya, Indra Jaya Usman. Sebelum peraturan itu dikeluarkan, Indra sudah meminta agar mengatensi timbulnya permasalahan itu. Sebab terlalu condong kepada pendidikan, serta seakan mengesampingkan pengalaman. “Kenapa tidak disamakan saja nilai Sekdes dengan BPD. Sekdes memiliki pengalaman kerja mengurus admistrasi dan sebagainya, harunys punya poin juga,” tegasnya.
Mengenai kritikan itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Lobar belum bisa memberikan jawaban. Menurut Kasi Pemerintah Desa (Pemdes) DPMD Lobar, Hamdi pihaknya diminta untuk merubah skoring itu oleh Bupati Lobar. Usulan perubahan itu pun diterima oleh Bupati. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here