Beranda Mataram Tak Bisa Janji, Gaji PTT Setara UMK

Tak Bisa Janji, Gaji PTT Setara UMK

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA PENJELASAN: Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh (kanan) bersama Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito dalam suatu kesempatan, kemarin.

MATARAM —Usulan DPRD Kota Mataram agar gaji pegawai non PNS atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) setara Upah Minimun Kota (UMK), belum bisa dipastikan direalisasikan eksekutif. Saat ditanyakan, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh belum dapat memastikan apakah tahun depan bisa menyetarakan gaji non PNS dengan UMK. “Harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Daripada kita paksakan, tapi nggak ada pakai bayar,” katanya, kemarin.

Apakah tahun depan bisa terealisasi? “Insya Allah,” jawab Ahyar. Menurut Ahyar, fokus pemkot adalah bagaimana memenuhi kebutuhan anggaran untuk kepentingan pembangunan di Mataram. Termasuk pembangunan pegawainya. Baik ASN maupun non ASN. “Semuanya kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” imbuhnya.
Hal senada dikatakan Sekda Kota Mataram, H Effendi Eko Saswito. Saat ini yang sudah menjadi kebijakan wali kota adalah menaikkan insentif bagi guru tidak tetap (GTT). “Kalau PTT belum. Semua harus disesuiakan kemampuan anggaran, dan prioritasnya masih untuk pembangunan,” jawabnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi mengatakan, Upah Minimum Kota (UMK) Mataram tahun 2018 ditetapkan Rp 1.863.532. Sementara Upah Minimum (UMP) NTB tahun 2019 sudah ditetapkan terjadi kenaikan menjadi Rp 2.012.610 atau naik 10,28 persen. Namun mirisnya, gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemkot Mataram belum naik sejak beberapa tahun terakhir. Masih di angka Rp 1,2 juta
Desakan pun dilontarkan dewan Kota Mataram agar gaji PTT dinaikkan setara UMK. “Kalau semangatnya untuk tidak menambah angka kemiskinan, harus didesain juga sama dengan UMK untuk pegawai non pns,” tegas Didi.
Jika tetap seperti sekarang, menurutnya tentu ironis. Ibarat rumah tangga sendiri tidak diperhatikan. “Ini tidak logis. Urus rumah tangga sendiri dulu, baru urus yang lain,” sindir politisi Golkar ini.
Dari sisi anggaran daerah, menurutnya, daerah masih mampu menyiapkan anggaran untuk kebutuhan itu. “Masih bisa disimulasi. Asal kita sungguh-sungguh,” tegasnya.
Caranya dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari sumber potensial. Ia melihat selama ini, masih ada sumber PAD yang belum digarap maksimal. Seperti parkir, pajak restoran, maupun Pajak Bumi Bangunan (PBB). “Semua masih memungkinkan dengan mengoptimalkan sumber-sumber lain. Dan masih memungkinkan diintensifkan lagi,” sarannya. (rin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here