Beranda Headline Lamban, Pemprov Disemprot

Lamban, Pemprov Disemprot

BERBAGI
ROHADI/RADAR MANDALIKA KEDINGINAN: Aktivitas warga pengungsian di depan tenda pengungsian pasca hujan lebat di KLU.

Warga Masih Tinggal di Tenda Pengungsian

MATARAM – Pemerintah provinsi NTB disemprot. Penyebabnya, atas lambannya penanganan pasca diguncang gempa bumi, Agustus lalu. Dimana, saat ini telah masuk musim hujan, namun warga masih tinggal di tenda pengungsian.
Atas dasar itu, publik menyemprot kinerja pemerintah provinsi yang dinilai lamban menangani pemulihan pasca gempa, termasuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara), sembari menunggu pembangunan Hunian Tetap (Huntap) sesuai model yang diinginkan warga.
Aktivis pegiat sosial, Roma Hidayat menilai pemerintah sangat lamban melakukan tindakan yang bisa dirasakan oleh korban langsung. Terlebih saat musim hujan seperti ini, pemerintah bekerja dengan birokrasi normal bukan dengan pendekatan birokrasi bencana sebagaiaman prinsip yang diatur dalam UU kebencanaan di Indonesia. Sebagai contoh, kebetuhan mendesak yang belum bisa diselesaikan pemerintah yaitu, Huntara padahal saat ini sudah masuk musim hujan.
“Kita sudah teriak untuk segera antisipasi hujan, sampai sekarang belum ada realisasinya,” tegas Roma di Mataram, kemarin.
“Pemerintah sangat lamban bekerja,” tambahnya.
Fakta kebutuhan Huntara yang belum terpenuhi tidak saja di Lombok Utara, begitu juga di Sembalun, Lombok Timur belum ada sama sekali. Sementara Kelompok Masyarat (Pokmas) yang sudah mulai kerja baru sekitar sembilan di Desa Sugian Sambelia untuk korban gempa phase pertama. Dia melihat masih banyak masalah lain yang masih belum selesai dilakukan pemerintah. Untuk itu, pihaknya mendesak gubernur agar membentuk Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Daerah (BRRD). Badan itu kata dia, berfungsi untuk mengisi kekosongan koordinasi degan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Dulu saat tsunami di Aceh semacam ini dibetuk, untuk percepat rehabilitasi dan rekonsrtruksi,” katanya.
Secara umum badan ini, mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi dengan meningkkatkan koordinasi lintas sektor. Kemudian lanjutnya, ia juga berperan dalam memobilisir dan mengakses sumber daya lokal maupaun internasional termasuk membuat roadmap recovery untuk dijadikan acuan semua pihak.
“Dan ini harus di bawah gubernur langusung,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB NTB, Lalu Wirajaya juga menyuarakan hal yang sama. Katanya, pemerintah bisa terus memberikan informasi ke publik setidaknya satu kali dalam satu Minggu, progres pekerjaan yang dilakukan dimana titik-titik yang sudah selesai dan juga yang belum selesai. Secara pribadi dia tidak ingin menyalahi pemerintah, tetapi disisi lain masih saja beberapa lokasi dimana kebutuhan Huntara yang layak belum tersentuh sama sekali. Ini tidak saja di KLU, begitupun juga dengan di Lombok Tengah khususnya daerah yang terdampak seperti Kecamatan Batukliang dan Batukliang Utara di beberapa tempat yang viral di media sosial.
“Di musim hujan ini, Huntara yang layak sangat dibutuhkan. Jadi pemerintah harus segera carikan solusinya,” katanya.
Sementara itu,anggota DPRD NTB Lalu Pelita Putra ikut bersuara. Politisi PKB asal Loteng itu mendesak agar pemerintah pusat harus mengeluarkan satu aturan baru terkait penanganan pemulihan pasca gempa ini. Aturan itu kata dia, salah satu regulasi yang bisa mempercepat recovery. Saat ini, semua pihak terlihat dilema dimana dengan kondisi hujan ini, para pengungsi menunut kebutuhan mereka seperti Huntap bisa cepat dihuni disisi lain pemerintah tidak bisa sembarangan dalam mengalokasikan anggaran bencana karena mekanisme penganggarannya tertuang dalam prosudur.
“Harus ada aturan khsusus yang mengaturnya. Aturan yang bisa menjembatani kedua hal itu bisa jalan,” kata Pelita. (cr-jho/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here