Beranda Lombok Timur Jeritan Hati FKKD Lotim Dalam Menjalankan Tugas

Jeritan Hati FKKD Lotim Dalam Menjalankan Tugas

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA PENDAPAT: Ketua FKKD Lotim didampingi sekretarisnya, saat diminta pendapat Komisi I DPRD Lotim, belum lama ini.

Kesan Perangkat Desa Diistimewakan, Pahit Dirasakan Kades

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang berani memberhentikan perangkat, disanksi penundaan anggarannya.
MUHAMAD RIFA’I – LOTIM
KABUPATEN Lombok Timur (Lotim), memiliki 239 desa. Desa-desa ini, memiliki potensi berbeda-beda. Bahkan, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di daerah ini sudah dua tahap. Akhir-akhir ini banyak masalah muncul di tingkat desa, mulai dari tata kelola pemerintahan. Banyak Kepala Desa (Kades) memberhentikan perangkat desa yang berimplikasi pada proses hukum, hingga masalah batas wilayah desa.
Belum lagi masalah kepemilikian lahan kantor desa yang sampai saat ini juga belum ada penyelesaian. Padahal saat pemekaran dulu, jelas klausulnya persaratannya dimana masyarakat menyediakan lahan dan kantor desa.
Banyaknya masalah yang bermunculan, sehingga para petinggi daerah ini tak terkecuali dari para wakil rakyat, tidak menginginkan sebab persoalan-persoalan itu, membuat desa menjadi terganggu dalam menjalankan pekerjaan. Masalah ini, seakan-akan menjadi bom waktu yang bisa meledak dan membuat masyarakat menjadi korban.
Saat ini, Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) bersama bagian hukum sedang menggodok revisi Perda Nomor 3 tahun 2016. Perda itu, sudah dianggap tak relevan lagi, dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017.
Menurut Ketua FKKD Lotim, Heri Fathullah, kondisi saat ini di desa sedang terjadi carut marut. Banyak Kades berhadapan dengan perangkatnya sendiri. Menurut hemat dan kajiannya, dalam masalah pemberhentian perangkat desa tidak bisa menyalahkan kades saja. Sebab sesuai Perda nomor 3 tahun 2016 dan mengacu Permendagri nomor 83 tahun 2017, bahwa perangkat desa yang diangkat, melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatan.
Aturan itu, menurutnya jelas tidak bisa diganggu gugat. Karena itu, pihaknya meminta dewan mensosialisasi juga kaitan dengan revisi Perda itu ke Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Sepertinya, Pemda sengaja mengulur-ulur waktu dalam proses revisi Perda, karena desa sudah tiga kali menerima surat edaran Bupati yang isi surat edaran itu, tidak jauh dari Permendagri nomor 83 tahun 2017 tersebut.
Sementara dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017, terlihat memaksakan Kades melakukan pengangkatan kembali perangkat desa yang masa jabatannya sudah habis. Termasuk, pengangkatan kembali perangkat desa yang usianya di bawah 60 tahun. Ia merasa Kades dizolimi oleh Permendagri itu.
Karena itu pihaknya mendesak segera revisi Perda dan disesuaikan dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017 supaya jelas hirarkinya. Ia ingin revisi Perda itu secara detail, sehingga nanti jelas takaran dan ukuran, serta pemberhentian juga jelas. Menurutnya, jabatan diberikan terlalu lama pada seseorang, imbasnya tidak akan bekerja maksimal, sehingga penting dilakukan evaluasi dan diperbaharukan.
“Perbup nomor 6 tahun 2018, kesannya mengistimewakan perangkat desa. Perbup itu dipermanis dengan Permendagri 67 tahun 2017, tapi pahit dirasakan oleh Kades. Jika regulasi ini tidak segera diselesaikan, tentu pemerintah sendiri akan menjadi repot,” kata Heri Fathullah, Ketua FKKD Lotim. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here