Beranda Lombok Timur Bupati Wacanakan Pemekaran Dusun

Bupati Wacanakan Pemekaran Dusun

BERBAGI
MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA HM Sukiman Azmy

LOTIM – Pemekaran desa menjadi salah satu janji politik Bupati Lombok Timur (Lotim) HM Sukiman Azmy. Janji politik itu, sudah diakomodir Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lotim, dalam draf revisi Perda tentang tata kelola desa. Namun saat mengukuhkan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lotim di Pendopo (6/11) lalu, Sukiman menggulirkan wacana pemekaran dusun. Wacana itu muncul setelah mendengar aspirasi para kepala dusun (Kadus), lantaran banyak Kadus diberhentikan sebab masa jabatan habis.
Bupati mengatakan, Desa Sikur Selatan Kecamatan Sikur, salah satu contoh desa yang dinilainya cukup luas. Tetapi desa itu, hanya memiliki tiga kekadusan. Tidak menutup kemungkinan sama dengan desa-desa lainnya. Artinya ucap Sukiman, masih memungkinkan pemekaran dusun, selama itu syarat terpenuhi dan itu adalah aspirasi masyarakat.
“Jika Kades siap memikul risiko silakan ajukan pemekaran dusun. Karena tidak ada imbasnya untuk peningkatan anggaran. Untuk Penghasilan Tetap (Siltap) Desa, anggarannya sudah ada,” terangnya.
Sementara Kepala DPMD Lotim, HM Juaini Taofik berpendapat, pemekaran dusun sejalan dengan pemekaran desa. Syarat pemekaran desa minimal tiga dusun. Bedanya, syarat pemekaran dusun cukup dengan SK Bupati, sedangkan persyaratan pemekaran desa sangat komplek. Mulai dari harus mempersiapkan lahan, kantor desa, dan sebagainya.
Bahkan sambung Juaini, pemekaran dusun ini sudah lama disiapkan masyarakat. Masyarakat tinggal mengajukan saja, karena prosesnya cukup sederhana. Terlebih, desa saat ini sedang menyusun regulasi Peraturan Desa (Perdes) Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Per 15 Desember mendatang, SOTK itu harus sudah klir. Tahun 2019 mendatang, regulasi itu harus diterapkan. “Pemekaran dusun ini mengacu Perda lama. Jadi selama tidak bertentangan dengan regulasi baru, Perda lama tidak dicabut. Hematnya saya, pemekaran dusun ini seiring dan sejalan dengan kebijakan pemekaran desa,” jelasnya.
“Pada prinsipnya, pemekaran desa dan dusun untuk pendekatan pelayanan masyarakat,” tambah Juaini.
Lanjut Juaini, syarat minimal berdirinya satu dusun, penduduknya 500 jiwa. Tugas PMD ucap Juaini, bagaimana melayani masyarakat. Karena Bupati sudah secara eksplisit mengeluarkan kebijakannya. Sehingga pemekaran dusun ini dirasanya tidak sulit, selama itu aspirasi masyarakat.
“Kami dari PMD, tidak akan intervensi, apakah di tingkat desa sepakat pemekaran atau tidak. Terutama, soal pemekaran dusun,” tutup alumnus perguruan tinggi pemerintahan ini. (fa’i/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here