Beranda Headline APH Diminta Koordinasi dengan Pemda

APH Diminta Koordinasi dengan Pemda

BERBAGI
IST/RADAR MANDALIKA TEKEN MoU: Para kepala daerah kabupaten/kota di NTB saat menandatangani PKS bersama APH di Senggigi Lobar, kemarin.

Sebelum Sidik Pengaduan Terindikasi Korupsi

MATARAM – Kepala daerah se-NTB menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan aparat penegak hukum (APH). Baik kepolisian, dan kejaksaan dalam penanganan pengaduan masyarakat yang terindikasi pidana korupsi, kemarin di Senggigi Lobar. Secara spesifik, PKS itu mengatur tentang koordinasi antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dari kepolisian maupun kejaksaan dalam penanganan pengaduan masyarakat yang terindikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Irjen Kemendagri, Sri Wahyuni menjelaskan, dasar PKS antara APIP dan APH tersebut merujuk pada ketentuan pasal 385 Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sana ditegaskan bahwa APH dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan pengaduan masyarakat, terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ketentuan tersebut, kata Sri Wahyuni dipertegas dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2016 dan arahan Presiden kepada jajaran Pemerintahan pada tanggal 19 Juli lalu. Menegaskan tiga hal penting sebagai rujukan bagi kerja sama APIP dan APH dalam mewujudkan pemerintahan yang baik serta efektive dan efisien.
Pertama, terkait kebijakan atau diskresi kepala daerah tidak bisa dipidanakan. Kedua, tindakan administrasi pemerintahan agar tidak dipidanakan. Ketiga, kerugian yang dinyatakan oleh BPK diberikan peluang mengembalikan selama 60 hari.
Menurutnya, koordinasi APIP dan APH dilakukan pada tahapan penyelidikan atau sebelum dimulainya penyidikan, dimana belum ada penetapan tersangka oleh APH. Namun sebaliknya, jika kasus pengaduan masyarakat telah ditangani oleh APH dan ada tersangkanya maka APH melanjutkan prosesnya ke projustisia.
Ia memastikan bahwa perjanjian kerja sama itu, bukan untuk melindungi korupsi. Karenanya, ia menekankan pentingnya integritas dan kapabilitas APIP dan APH dalam menjalankan profesinya. Bahkan APIP diminta agar istiqomah dan tegak lurus terhadap standar dan kode etik profesi. “Jangan sesekali mengubah rekomendasi seharusnya pidana menjadi administrasi,” pesannya.
“Jangan pula menutupi terjadinya indikasi korupsi, apalagi mau dijadikan bemper atau pelindung dari penyimpangan atas dasar keluarga atau kolega,” imbuh Sri di hadapan ratusan APIP dan APH yang mengahadiri penandatanganan PKS itu.
Sedangkan kepada para bupati/wali kota se-NTB, Sri mengharapkan dukungan penuh terhadap penguatan APIP. Terlebih kedepan tugas dan tanggung jawab inspektorat daerah akan semakin berat, maka para bupati/wal ikota diminta untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan anggaran, peningkatan kapasitas APIP secara berkelanjutan serta pemenuhan kebutuhan jumlah personil inspektorat di masing-masing daerah.
Sementara itu Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyambut baik atas penandatanganan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dengan kedua lembaga penegak hukum tersebut. Kerja sama yang dibangun antara APIP Inspektorat dan APH diharapkannya dapat meredam adanya oknum-oknum pelapor yang kurang bertanggung jawab, yang seringkali menggunakan media sosial untuk melaporkan penyelenggara negara. Padahal laporan itu belum tentu benar.
Kondisi itu, menurutnya telah memberikan dampak kurang baik. Dimana tidak sedikit dari penyelenggara negara yang merasa diteror dan merasa ketakutan atau menjadi ragu-ragu dalam mengeksekusi program-programnya.
Pengguna sosmed seakan-akan mempunyai kekuatan politik baru. APIP dan APH kata Zul sapaan akrabnya berharap, agar terus membangun sinergi untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan bergerak pada rel yang benar.
Sebelumnya Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim menyampaikan, penandatanganan PKS tersebut merupakan tindaklanjut dari penandatangan PKS di tingkat pusat dan tingkat Provinsi NTB yang telah dilaksanakan sebelumnya. Ibnu menjelaskan bahwa salah satu tujuan penting PKS bersama seluruh inspektur kabupaten/kota se NTB adalah untuk menyepakati program kerja pengawasan tahun 2019 ini berdasarkan Permendagri 35 Tahun 2018. Juga telah dilakukan verifikasi teknis naskah perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dengan lembaga penegak hukum.
Penandatanganan PKS itu disaksikan Gubernur NTB, Zulkiflimansyah, Irjen Kemendagri, Sri Wahyuningsih, Koordinator Jaksa Jampidsus Kejagung RI, Sapta Subrata, Wakil Direktur Tipikor Mabes Polri, KBP, Djoko Poerwanto, Kapolda NTB Brigjenpol, Achmad Juri serta Kajati NTB, Muh. Dofir, dan Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim. (cr-jho/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here