Beranda Lombok Barat PT Tripat Dianggap Hanya Jadi Beban

PT Tripat Dianggap Hanya Jadi Beban

BERBAGI
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA H SULHAN MUCHLIS IBRAHIM

LOBAR —Kalangan dewan terus mengkiritik permasalahan yang dihadapi Perusahaan daerah (Perusda) PT Tripat. Pasalnya hingga kini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu belum juga memberikan pemasukan ke Pemkab Lobar. Bahkan, permasalahan PT Tripat dengan PT Bliss terkait tutupnya Lombok City Center (LCC) juga belum terselesaikan. Wacana pembubaran perusahan pelat merah itu pun kembali disuarakan.

“Sampai perjalanan hari ini, kami menganggap PT Tripat sebagai BUMD yang menjadikan beban dan parasit buat kita,” tegas Wakil Ketua III DPRD Lobar, H Sulhan Muhlis Ibrahim yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, kemarin.
Langkah penyelamatan sejumlah bisnis yang ditangani PT Tripat telah dilakukan. Dari hasil rapat KUA PPAS, disepakati pengelolaan Taman Narmada dilimpahkan kembali ke Pemkab Lobar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Termasuk untuk pengelolaan objek wisata Suranadi.
Sebab dewan tidak menginginkan pendapatan dari sejumlah bisnis itu justru menutupi permasalahan gaji PT Tripat. Sedangkan persoalan dengan PT Bliss terkait LCC tidak kunjung diselesaikan. “Itu rekomendasi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menyelesaikan proses di PT Tripat,” sambungnya.
Terkait wacana pembubaran, menurut Sulhan, jangan dulu dilakukan. Ia meminta PT Tripat untuk lebih dahulu menyelesaikan permasalahan LCC. Jangan sampai Perusda tersebut dibubarkan dan meninggalkan permasalahan, tanpa ada tanggungjawab. Mengingat tutupnya LCC, telah merugikan daerah.
“Tanggung jawabnya seperti apa dulu. Masalah dia dapat gaji atau tidak direksinya, silakan cari di kerjasama itu. Jangan dong menjadi parasit di keuangan daerah,” imbuh politisi PKB ini.
PT Tripat berencana membuka perusahaan air kemasan. Menangapi hal itu, Sulhan tegas tidak mau memberikan penambahan penyertaan modal kepada PT Tripat. Ia mempersilahkan PT Tripat jika ingin tetap membuka usaha baru tersebut. Bahkan lebih menyarankan Pemkab membuat Perusda lain saja. “Silakan, tidak bisa kita masuk di situ. Yang penting kita tidak memberikan penambahan modal,” tegasnya. (win/r3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here