Beranda Headline Massa Aksi Kesal, Pejabat Ogah Temui Mereka

Massa Aksi Kesal, Pejabat Ogah Temui Mereka

BERBAGI
Ist/RADAR MANDALIKA AKSI: Sejumlah masyarakat saat melakukan hearing ke Kantor Bupati, kemarin.

Hearing Lagi, Masyarakat Minta Kejelasan Bantuan

KLU—Sejumlah massa yang mengatasnamakan diri “Aliansi Masyarakat Peduli Lombok Utara” kembali melakukan hearing, kemarin. Kedatangan mereka ke Kantor DPRD dan Kantor Bupati Lombok Utara untuk meminta kejelasan upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam membantu proses penanggulangan bencana, terutama dalam upaya serta menyuarakan juklak-juknis ke pemerintah pusat. Namun dalam aksi tersebut, tidak ada pejabat yang bersedia menemui massa, termasuk Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar yang saat itu tidak berada di tempat.
Koordinator Umum Aksi, Tarpiin Adam sendiri sangat menyayangkan sikap Pemkab yang tidak bersedia menemui masyarakat. Sebab sebelumnya, pihaknya sudah bersurat jauh hari dengan harapan dapat bertemu untuk mencari solusi bersama menyangkut penanganan pascabencana gempa bumi tersebut.
“Kami datang untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Kami ingin pemerintah bersikap ke pusat. Ini adalah persoalan yang sangat krusial dan urgent untuk penanganan bencana karena sudah masuk musim hujan,” ungkapnya.
Dia mewakili masyarakat tidak tahu lagi kemana harus mengadu. Sebab pemerintah yang menjadi satu-satunya harapan masyarakat justru terkesan ogah-ogahan dan tidak serius menanggapi permasalahan ini. Walau implementasi di lapangan pemerintah menjanjikan untuk segera membentuk Pokmas dan membagi buku rekening secara massif, namun bantuan stimulan senilai Rp 50 juta tersebut masih ditungu-tunggu dan belum jelas kapan bisa dieksekusi.
“Jadi apa yang harus diharapkan lagi. Pemerintah sudah berjanji dengan membentuk ini, membentuk itu agar bantuan segera cair. Tetapi buktinya berbulan-bulan sudah bentuk Pokmas, dapat rekening, tetapi bangunan rumah tidak bisa dieksekusi,” keluhnya.
Dijelaskan, masyarakat sendiri sudah cukup kooperatif dengan pemerintah mengenai penanganan bencana ini. Pihaknya menyebut telah melakukan aksi pun hearing guna menawarkan sebuah solusi bukan masalah. Di satu sisi, dirinya turut menyayangkan pernyataan Bupati Najmul yang menyebut bahwa ia tidak tahu-menahu persoalan rencana sebagian warga bersama pemerintah ke Istana.
“ Jangan perlihatkan pemerintah tidak kompak, kalau pemerintah saja beda persepsi soal penanganan bencana bagaimana bisa mengatasi masalah. Bupati dan Wakil Bupati adalah satu kesatuan dalam birokrasi,” cetusnya.
Sementara itu, Kasubbag Protokoler Bagian Humas Setda Lombok Utara Imam Safwan mengaku tidak hadirnya pimpinan daerah dalam hearing yang telah dijadwalkan itu karena ada urusan mendadak. Dimana Bupati Najmul diketahui tengah berada di luar daerah sementara Sekda sedang ada acara di Mataram.
“Tadi sudah saya tunjukkan suratnya ke Pak Wabup, dan Pak Wabup disposisi ke Sekda. Tapi berhubung Pak Sekda ada kegiatan di Mataram maka beliau tidak bisa,” jelasnya saat dikonfirmasi terpisah. (dhe)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here