Beranda Praya Metro Kinerja Kejaksaan Dipertanyakan

Kinerja Kejaksaan Dipertanyakan

BERBAGI
JAYADI/RADAR MANDALIKA AKSI DEMO: Puluhan warga Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah saat aksi di kantor Kejari Loteng, kemarin.

PRAYA — Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) kembali dipertanyakan warga. Kemarin, sejumlah warga Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah melakukan aksi ke Kejari.
Warga yang datang ke Kejari mempertanyakan laporan warga dalam dugaan korupsi Dana Desa (DD) tahun 2015 yang dilaporkan tahun 2016. Sampai sekarang, tak ada perkembangan kasus itu.
“Kami datang untuk menuntut Inspektorat dan Kejaksaan bekerja secara independen dan transparan. Sebab, kami menemukan indikasi kerugian mencapai Rp 350 juta dalam kasus tersebut,” sebut Korlap Aksi, Agus.
Dalam kesempata tersebut, selain menuntut kejelasan penanganan kasus itu, warga juga meminta pada oknum Kepala Desa (Kades) Dakung segera ditahan. Sebab, kalau tidak akan menjadi konflik di tengah masyarakat. “ Kami tidak ingin dipimpin oleh oknum kades seperti itu,” ujarnya.
Ruslan warga Dakung juga menyampaikan empat tuntutan di antaranya, tangkap dan adili oknum kades Dakung yang terindikasi korupsi dana desa maupun ADD. Pihak kejaksaan maupun Inspektorat untuk turun segera melakukan audit. Mereka meminta kejaksaan bekerja secara Independen, transparan dan akuntabel sesuai perundang –undangan yang berlaku. Dan terakhir pihaknya meminta ke Pemkab untuk tidak melantik Kades terpilih tersebut.
“Kami hanya ingin kejelasan dari laporan yang diadukan oleh masyarakat,” katanya.
Dia mengaku, selama kades menjabat, masyarakat menilai Pemdes tidak pernah transparan kepada masyarakat terkait dengan anggaran. Setelah diteliti dan ditelaah ternyata banyak sekali terdapat kejanggalan. “Itu dilihat dari laporan APBDes,” ungkapnya.
Seperti, diketahui di Dusun Nunggal I dan Nunggal II, setiap tahun dusun itu tetap mendapatkan kuncuran dana, terkait dengan pembuatan rabat dan penimbunan, tapi apa tidak ada yang pernah dikerjakan. Tidak hanya itu, di Dusun Petanggak dan Dusun Batu Santek, mereka sempat diberikan anggaran untuk penimbunan. Namun, anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya di dusun Batu Santek diberikan anggaran untuk penimbunan sebesar Rp 20 juta, tapi hanya diberikan Rp 2,5 juta.

Sementara itu, Kajari Loteng, Ely Rahmawati menyatakan, untuk laporan dugaan korupsi DD Dakung, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Inspektorat Loteng guna melakukan audit. Selain itu, dalam penanganan kasus korupsi tidak semudah pidana ringan, pihaknya harus mempunyai bukti yang kuat untuk menindaklanjutinya.
“Kalau ada bukti pasti ditindaklanjuti,” katanya.
Kajari menegaskan, dalam penenegakan hukum, pihaknya tidak pernah tebang pilih. Selama ada dokumen bukti yang dilaporkan masyarakat pasti ditindaklanjuti. Apalagi, saat ini pihaknya sudah berkomitmen untuk menindaktegas kasus korupsi di Loteng.
“Kami janji akan memberikan hasil perkembangan dalam waktu dekat,” janjinya.
Sementara, Inspektur Inspektorat Loteng, Lalu Aswatara menyampakan, pihaknya juga telah menindaklanjuti laporan yang diadukan masyarakat Desa Dakung tersebut, namun pihaknya masih menunggu surat rekomendasi dari BPKP Provinsi NTB guna melakukan udit.
“Kami mohon kesabarannya, karena kami masih menunggu rekomendasi dari BPKP,” katanya. (jay/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here