Beranda Mataram Tenaga Teknis Dinas PUPR Bukan Fasilitator

Tenaga Teknis Dinas PUPR Bukan Fasilitator

BERBAGI
RIRIN/RADAR MANDALIKA PANEL RISHA: Tumpukan panel Risha yang berada di Lingkungan Pengempel Indah. Pembangunan Risha terkendala minimnya fasilitator dan aplikator penyedia panel.

MATARAM —Minimnya fasilitator yang mendampingi pembuatan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) maupun Rumah Konvensional (RIKO), menjadi salah satu kendala penuntasan pembangunan hunian bagi korban gempa bumi. Wakil Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana pernah menyarankan agar memberdayakan tenaga teknis yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) maupun di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) sebagai tenaga fasilitator.
Atas saran itu, Kepala Dinas PUPR Kota Mataram H Mahmudin Tura mengatakan, hampir semua tenaga di Bagian Cipta Karya dilibatkan dalam pembangunan hunian bagi korban gempa. Namun hanya sebagai pendamping teknis. Tak jarang, Pokmas datang ke Dinas PUPR untuk konsultasi. “Tenaga dari kita hanya sebagai pendamping teknis. Kalau fasilitator dari Kementrian PUPR bersama Rekompak,” katanya belum lama ini.
Sebagai pendamping teknis, tenaga dari Dinas PUPR hanya sebatas memberikan konsultasi tentang pembuatan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar. Artinya, sangat dibutuhkan penambahan fasilitator. “Kita juga tidak mungkin banyak membantu karena kita juga banyak pekerjaan,” ujarnya.
Desakan penambahan fasilitator juga disuarakan Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska. Menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB harusnya responsive dengan kondisi di lapangan. Jika fasilitator minim, harusnya segera ada penambahan. “Kalau fasitator kurang, segera penuhi. Tanpa fasilitator, tak bisa bangun tahan gempa,” kata politisi PDIP ini.
Menurutnya, pemerintah pusat ingin rumah tahan gempa segera terbangun bagi korban. Ketika justru terjadi kekurangan fasilitator yang membantu masyarakat dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) hingga mendampingi pembangunan RISHA atau RIKO, bagaimana keinginan pusat bisa terealisasi cepat. “Harus ada langkah segera. Kalau didiamkan ya lama. Perlu langkah-langkah teknis pemkot agar segera berkoordinasi dengan provinsi,” tegasnya.
Sementara Wakil Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana mengatakan, pemkot hanya bisa menunggu penambahan fasilitator. Sembari bisa memberdayakan tenaga teknis yang ada di Dinas PUPR sebagai fasilitator. “Tenaga teknis dari Dinas PUPR bisa diperbantukan. Hanya perlu samakan pemahaman tentang sistem Rekompak. Itu bisa jadi jalan keluar, agar tidak terlalu bergantung pada Rekompak. Tinggal ajarkan ke tenaga teknis kita, sambil menunggu penambahan fasilitator,” sarannya. (rin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here