Beranda Headline Pemkab Lobar Kehabisan Anggaran

Pemkab Lobar Kehabisan Anggaran

BERBAGI

LOBAR —Masalah kekeringan, sepertinya sulit ditangani Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar). penyebabnya, porsi anggaran Rp 12 juta untuk penanganan kekeringan berupa dropping air bersih, sudah tak tersisa di kas. Hal itu diperparah dengan musim kemarau yang berkepanjangan. Bahkan, luas wilayah yang terdampak kekeringan hingga puluhan desa.
“Dana untuk droping air hanya Rp 12 juta per tahun. Itu sudah habis,” kata Kasi Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar, Tohri, kemarin.
Menurutnya, anggaran penanganan kekeringan sebesar Rp 12 juta di Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) sudah lama dipergunakan. Sejak bulan Juni, sebelum gempa, sudah dipakai untuk dropping air. Begitu di puncak kekeringan, justru BPBD kehabisan anggaran.
“Tidak bisa dropping bantuan air, padahal banyak sekali warga yang menelepon meminta dropping air,” ujarnya.
Ia tak menyalahkan adanya protes warga. Sebab kondisi mereka yang memang memerlukan air bersih. “Tapi kami mau bagaimana lagi, dana sudah habis,” ujarnya pasrah.
Koordinasi pun sudah dilakukan dengan Dinas Sosial (Dinsos). Hanya saja, kondisi anggaran di Disos hampir sama. BPBD pun mencari bantuan dengan menghubungi PMI, BPBD provinsi serta beberapa lembaga yang bergerak di bidang kebencanaan.
“Tapi sampai saat ini belum ada jawaban dari provinsi, karena maish fokus pada penanganan gempa. Biasanya mereka bantu ke wilayah Sekotong,” sambungnya.
Terkait kemungkinan ditetapkannya darurat bencana kekeringan, Tohri mengatakan, hal itu masih menunggu keputusan provinsi. Jika provinsi melalui gubernur belum menetapkan status darurat bencana kekeringan, pihaknya juga tidak bisa menetapkan.
“Sejauh ini baru ditetapkan melalui SK status siaga darurat kekeringan. Kami sudah tindaklanjuti dengan SK bupati,” terangnya.
Ditanya penanganan jangka panjang. Tohri menjawab sudah membangun dua sumur bor di kawasan Sekotong dan Narmada. Sedangkan untuk tahun ini, tidak ada anggaran untuk pembangunan sumur bor. “Kalau sumur bor di Giri Sasak Kuripan, belum tahu realisasinya. Sebab di DPA BPBD tidak ada anggaran untuk sumur bor. Mudah-mudahan ada anggota DPRD yang mau mengarahkan dana aspirasi untuk membangun sumur bor,” harapnya. (win/r3/r1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here